Menko Luhut Minta KPK Usut Temuan Ekspor Ilegal 5 Juta Ton Nikel ke China: Itu Tidak Susah
Luhut mengungkapkan telah memerintahkan Ketua KPK Firli Bahuri untuk mengusut temuan itu. Sebab, menurutnya, pengusutan temuan ini bukan hal sulit.
Penulis: Ibriza Fasti Ifhami
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal adanya ekspor ore nikel ilegal sebanyak 5,2 ton ke China.
Luhut mengungkapkan telah memerintahkan Ketua KPK Firli Bahuri untuk mengusut temuan itu.
Sebab, menurutnya, pengusutan temuan ini bukan hal sulit.
Baca juga: Luhut Sebut Digitalisasi e-Katalog Sukses Mengurangi Operasi Tangkap Tangan KPK
"Pak Firli beri tahu saya, saya bilang 'usut dari pada sumbernya'. Itu tidak susah," kata Luhut, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/7/2023).
Menurut Luhut, sistem digitalisasi yang telah dilakukan akan membantu penelusuran KPK.
Selain itu, ia menyebut, Ketua KPK Firli Bahuri juga telah melakukan penelusuran langsung temuan ekspor ore nikel ilegal ke China tersebut.
"Wong gampang itu karena kita sudah punya ekosistemnya. Tunggu tanggal mainnya," ucap Luhut.
Baca juga: Luhut Sebut Korupsi di Pelabuhan Tikus Bukan Hanya Masalah KPK
Lebih lanjut, Luhut mengatakan Satgas Laut juga sudah dibentuk untuk mencegah terjadinya penyelundupan serupa.
Sebab, katanya, kegiatan penyelundupan umumnya terjadi melalui pelabuhan kecil.
"Satgas Laut sudah kita buat untuk tadi penyelundupan," tuturnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima informasi adanya dugaan ekspor atau pengiriman lima juta ton ore nikel ilegal ke China.
Lima juta ton ore nikel ilegal ini diduga diekspor ke China selama lebih dari dua tahun.
"Dari Januari 2020 sampai dengan Juni 2022," ujar Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria dalam keterangannya, Sabtu (24/6/2023).
