TRIBUNNEWS.COM,  JAKARTA - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indostrategic, Khoirul Umam mencermati hasil reshuffle hari ini di mana, secara resmi Presiden Jokowi memotong 1 jatah Menteri dari Nasdem. 

Umam menilai, ini merupakan sanksi politik sekaligus konsekuensi dari perjuangan Nasdem dalam memperjuangkan narasi perubahan dan mencapreskan Anies Baswedan.

Sedangkan, diberinya porsi besar bagi Budi Arie Setiadi selaku Ketum Projo sebagai Menkominfo seolah menegaskan bahwa Presiden Jokowi memiliki perhatian besar kepada jaringan relawannya yang sempat aktif menjalankan Musra (Musyawarah Rakyat) selama setahun lalu. 

Padahal, Projo sendiri sempat dituding PDIP sebagai 'hanya sempalan kecil' dari jaringan relawan Jokowi, yang hingga ini tidak terdaftar sebagai bagian dari relawan pemenangan pencapresan Ganjar Pranowo. 

Bahkan, belakangan ini Projo sendiri sering menujukkan kedekatannya dengan Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto. 

"Artinya, konsolidasi mesin politik relawan di sekitar Jokowi yang kini merapat ke Prabowo Subianto, justru diberikan kekuasaan besar dalam pemerintahan Jokowi," kata Khoirul Umam kepada Tribunnews, Senin (17/7/2023).

Umam juga menilai, hal ini seolah semakin menegaskan bahwa preferensi politik Jokowi memang lebih mengarah kepada Prabowo Subianto, ketimbang rekan separtainya Ganjar Pranowo. 

Hal itu dipertegas lagi dengan statemen Jokowi di hadapan jaringan relawannya di Bogor akhir pekan kemarin, yang meminta agar relawan tidak banyak bergerak dulu mengingat 'koalisi belum pasti'. 

Padahal, statemen itu seolah menegasikan kesiapan pencapresan Ganjar yang jelas-jelas sudah siap, mengingat PDIP sendiri telah memiliki golden ticket yang tidak perlu menunggu kepastian berlayar atau tidaknya menuju Pilpres 2024 mendatang. 

"Keuntungan 'tambahan' dengan menjadikan Ketum Projo sebagai Menkominfo selain untuk mengakomodir relawan dan memperkuat sinyal dukungan ke Prabowo, peran Menkominfo juga sangat penting untuk menertibkan cyber space Indonesia," ucap Umam. 

"Sehingga orkestrasi isu dan narasi pro-pemerintah bisa dioptimalkan, dan langkah mengeliminasi serangan-serangan rival politik bisa diefektifkan jelang Pemilu 2024, sehingga 'stabilitas' tetap terjaga sesuai dengan selera kekuasaan yang ada," sambung dia.