Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa menyebut rekomendasi rapat pleno dewan pakar partai Golkar tidak wajib dieksekusi. Baginya, partai berlambang beringin itu merupakan partai terbuka atau Tbk.

Sebagaimana diketahui, Dewan Pakar Partai Golkar mengeluarkan tiga poin penting rekomendasi. Satu di antaranya meminta Airlangga Hartarto untuk bisa menetapkan cawapres paling lambat Agustus 2023.

Baca juga: Dorong Munaslub Golkar, Ridwan Hisjam: Saya Tidak Mau Menurunkan Airlangga

"Kan rekomendasi aja, kan rekomendasi bukan berarti dieksekusi kan," ujar Erwin Aksa saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (20/7/2023).

Erwin Aksa menururkan bahwa Golkar merupakan partai terbuka sehingga semuanya bisa bebas berbicara. Sebaliknya, partai pohon beringin itu disebut tidak punya pemilik.

"Kan partai Golkar partai Tbk. Jadi stakeholdernya boleh bebas berbicara. Jadi tidak ada. Partai Golkar kan tidak punya pemilik. Anggota penerus boleh silakan lakukan kritik kepada internal itu bagus itulah membuat Partai Golkar membina diri," jelasnya.

Baca juga: Disidang Dewan Etik Golkar Selama 3 Jam, Ridwan Hisjam Tegaskan Munaslub Konstitusional

Lebih lanjut, Erwin Aksa menambahkan bahwa partai Golkar memutuskan sesuatu berdasarkan anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART). Karena itu, seluruh kader harus mengikuti peraturan yang ada.

"Di partai Golkar itu munasnya mengatakan kader partai Golkar diharapkan ikut menjadi nomor 1 atau menajdi nomor 2. Dan juga mencari momentum yang tepat, untuk berkoalisi. Jadi isinya begitu. Kemudian diberikan mandat kepada ketua umum untuk menjalankan itu. Rekomendasi munas itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Dewan Pakar Partai Golkar mengeluarkan tiga poin penting rekomendasi dalam Rapat Pleno ke-VIII yang dilakukan pada Minggu (9/7/2023) kemarin.

Poin penting yang menjadi penekanan Dewan Pakar Partai Golkar yakni menyarankan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk membentuk koalisi atau poros baru.

Rekomendasi itu tertuang dalam surat Dewan Pakar Partai Golkar Nomor B-/WANKAR/PG/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023 dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono dan Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar Ganjar Razuni.

"Membentuk poros baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada, sejauh memenuhi electoral-presidential," tulis hasil rekomendasi itu dikutip Selasa (11/7/2023).

Sebagaimana diketahui, hingga kini Partai Golkar tergantung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN). 

Baca juga: VIDEO Respon Airlangga Soal 3 Kader Golkar Hadir di Acara NasDem: Surya Paloh Itu Alumni Golkar

Akan tetapi, PPP sudah terlebih dahulu mengatakan sikap dukungannya di Pilpres dengan menyatakan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres)