Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo, Usman Kansong mengatakan sejauh ini kasus dugaan kebocoran data pribadi bersumber dari pihak eksternal.

Kebocoran data pribadi tersebut terjadi karena lemahnya sekuriti atau pengamanan sehingga bisa dicuri pihak luar.

"Sejauh ini memang karena security kebanyakan. Untuk penyalahgunaan, katakanlah menjual datanya, belum kami terima. Biasanya karena memang di hack, dicuri datanya itu juga karena kelalaian pengendali data," kata Usman dalam diskusi daring Polemik Trijaya bertajuk 'Data Warga Siapa yang Salah?' pada Sabtu (22/7/2023).

Adanya kelemahan perlindungan data itu disebabkan karena tak dilakukannya tes penetrasi secara berkala, maupun pembaruan dari sisi keamanan teknologinya.

"Karena mungkin tidak melakukan tes penetrasi secara berkala, tidak mengupdate teknologinya," katanya.

Baca juga: Kemenkominfo Benarkan Ada Kebocoran Data Paspor di Ditjen Imigrasi: Data Tahun 2020

Dugaan Kebocoran Data Sejumlah Instansi di Indonesia

Diberitakan sebelumnya terdapat sejumlah dugaan kebocoran data di Indonesia dari berbagai instansi/ lembaga.

Dugaan kebocoran data Dukcapil Kemendagri diungkap pertama kali oleh akun Daily Dark Web di Twitter pada Sabtu (15/7/2023).

Disebutkan 337.225.465 baris data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil Kemendagri dijual di forum peretas.

Baca juga: 34 Juta Data Paspor WNI Diduga Bocor, Wapres Harap Semua Instansi Lakukan Pengamanan

Dalam tangkap layar laman forum hacker itu, si peretas dengan nama akun RRR mengklaim mencuri 337 juta baris data kependudukan tersebut dari laman resmi dukcapil.kemendagri.go.id. Ratusan juta data itu berisikan NIK, tempat tanggal lahir, agama, status kawin, akta cerai, nama ibu, pekerjaan, nomor paspor, hingga jenis disabilitas.

Si peretas tidak menjelaskan 337 juta baris data itu milik berapa banyak penduduk Indonesia.

Sebelumnya juga ada dugaan kebocoran data 34 juta data paspor warga Indonesia oleh peretas Bjorka. Peretas ini mematok harga 10 juta dolar AS atau sekitar Rp150 juta untuk 34 juta data paspor berukuran 4 GB dengan format CSV tersebut.

Keterangan pada situs tersebut, tertulis bahwa 34 juta data ini merupakan semua paspor Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat jenderal Imigrasi Indonesia.

Lebih dari 34 juta data paspor warga RI yang dibocorkan dan diperjualbelikan memuat sejumlah informasi seperti nomor paspor, tanggal berlaku, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin dan lainnya.

Ada pula dugaan kebocoran 35 juta data dari pengguna MyIndihome, 19 juta data BPJS Ketenagakerjaan, 45 juta data MyPertamina, hingga dugaan kebocoran 105 juta data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU).