TRIBUNNEWS.COM - Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho, menilai pembentukan dewan atau lembaga pengawas media sosial yang diwacanakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, penting untuk diwujudkan.

Namun, dewan pengawas media sosial (medsos) ini harus memiliki beberapa nilai dasar.

Di antaranya nilai imparsial dan independen, mengingat dewan pengawas medsos ini dibentuk menjelang Pemilu 2024.

Agar, kata Septiaji, nantinya pembentukan dewan pengawas medsos ini tidak disalahartikan sebagai upaya untuk membungkam kelompok tertentu.

"Jadi saya berpendapat bahwa Satgas ini penting, tetapi ia harus memiliki beberapa nilai dasar."

"Salah satunya imparsial dan independen. Apalagi Satgas ini dibentuk menjelang Pemilu 2024."

Baca juga: Soal Wacana Menkominfo Bentuk Dewan Pengawas Medsos, Pengamat: Perlu, tapi Harus Jelas Wewenangnya

"Sangat mungkin nanti ada yang bicara 'wah ini ada upaya-upaya untuk membungkam kelompok tertentu,'" kata Septiaji dalam tayangan Program 'Sapa Indonesia Malam' Kompas TV, Senin (24/7/2023).

Septiaji menegaskan, nilai imparsial dan independen ini merupakan harga mati bagi dewan pengawas medsos yang akan dibentuk Kominfo ini

Dalam menjalankan tugasnya, Setiaji berpendapat dewan pengawas medsos ini tidak bisa berat sebelah.

Setiaji menilai, dewas medsos harus mau menangani semua laporan masalah yang ada di ruang digital dari kelompok manapun.

Baca juga: Menkominfo Budi Arie Klaim Penanganan Kebocoran Data Terus Berlanjut

"Artinya imparsial dan independen itu harga mati bagi Satgas, tidak bisa berat sebelah."

"Jadi kalau ada laporan di ruang digital dari suatu kelompok kemudian ditangani, tapi yang satu lagi didiamkan, itu tidak boleh terjadi."

"Jadi memang betul-betul harus imparsial dan independen," tegas Septiaji

Baca juga: Menkominfo: Laporan Masyarakat Soal Situs Judi Online Akan Diproses Maksimal 1x24 Jam

Menkominfo: Masih Wacana Pembentukan Lembaga Pengawas Media Sosial

Menkominfo Budi Arie Setiadi merespons soal wacana pembentukan lembaga pengawas media sosial.

Budi menyebut pembentukan lembaga tersebut baru wacana yang awalnya dilemparkan oleh Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Namun, kata dia, wacana tersebut masih harus dibahas lebih lanjut karena bersinggungan dengan ruang demokrasi

"Itu wacana yang dilemparkan Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, dan itu masih ada pembicaraan lebih lanjut."

Baca juga: Soal Pembentukan Lembaga Pengawas Media Sosial, Menkominfo: Masih Wacana

"Karena kita tidak mungkin menutup ruang demokrasi yang sudah kita perjuangkan 25 tahun ini jadi kembali ke masa yang mengerikan," kata Budi dalam konferensi pers, Kamis (20/7/2023).

Ia menyebut semua pihak perlu menjaga demokrasi. Namun, kualitas demokrasi tersebut juga perlu dikembangkan dan ditumbuhkan secara bertanggung jawab, baik di ruang publik maupun di ruang maya.

"Kita mesti jaga demokrasinya, tapi kita juga ingin masyarakat sama-sama mengembangkan menumbuhkan kualitas demokrasi ini," ungkapnya.

Sebelumnya, wacana pembentukan lembaga pengawas media sosial sempat dilontarkan oleh Budi selepas dilantik sebagai Menkominfo oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Menkominfo: Penduduk Indonesia Habiskan 3 Jam per Hari Scroll Sosmed, Terlama di Dunia

Budi mengatakan lembaga seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) punya fokus mengawasi siaran televisi atau radio. Sementara di satu sisi dirasa perlunya lembaga yang mengawasi media sosial.

"Sekarang konten meresahkan itu bentuknya bermacam karena teknologi berkembang."

"Ya, mungkin pada waktunya kita perlu pengawas social media," kata Budi.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Danang Triatmojo).