TRIBUNNEWS.COM - Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui sedang mengusut dugaan aliran dana korupsi dari mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo, di perusahaan pijat refleksi.

Demikian disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

Dalam menangani Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dijelaskan Asep, pihaknya menerapakan follow the money, yakni mengikuti ke mana uang hasil korupsi itu mengalir.

"Ketika kita menangani perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), kita menerapkan apa yang dinamakan follow the money."

Melalui follow the money itu kita mengikuti ke mana uang yang diduga hasil korupsi itu mengalir," ungkap Asep Guntur Rahayu pada Senin, (24/7/2023), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Baca juga: Surat Rafael Alun di Sidang Mario: Tak Bersedia Bayar Restitusi, Minta Anaknya Diberi Kesempatan

Menurut Asep, terduga pelaku tindak pidana korupsi bisa mengalirkan uang hasil korupsi itu ke mana saja dan bisa dalam bentuk apa pun, termasuk perusahaan pijat.

"Apakah itu ke perusahaan, perusahaannya bisa macam-macam. Apakah membeli property atau tadi ke salah satu perusahaan Segar Sehat (perusahaan pijat refleksi), itu bisa ke mana saja," jelas Asep.

Maka dari itu, KPK akan mengikuti ke mana saja uang hasil korupsi Rafael mengalir.

"Jadi, ke mana pun kita menduga uang itu mengalir (uang hasil korupsi), ya kita akan minta keterangan," imbuhnya.

Untuk diketahui, KPK telah memanggil Komisaris Utama PT Keluarga Segar Sehat, Sjamsuri Liga pada Kamis, (20/7/2023) lalu.

KPK Menduga Gratifikasi Rafael Alun Mengalir ke Perusahaan Pijat Refleksi

Sebelumnya, KPK menduga gratifikasi Rafael Alun mengalir ke perusahaan pijat refleksi.

Tim KPK juga sudah memeriksa Komisaris Utama PT Keluarga Segar Sehat atau perusahaan pijat refleksi, Sjamsuri Liga terkait TPPU yang diduga dilakukan oleh Rafael Alun.

"Kalau yang dipanggil ke sini tentunya kita menduga bahwa di perusahaan tersebut atau terhadap orang tersebut itu mengalir uang hasil tindak pidana korupsi," kata Asep Guntur Rahayu, di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Senin.