Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia disebut-sebut ingin merebut kursi Ketua Umum Partai Golkar.

Soal itu, Erwin mengatakan sejauh ini Golkar masih solid mendukung Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.

"Munaslub Golkar itu ada caranya, pemilik suara ada di DPD 1 Golkar dan Ormas resmi. Kalau soal Munaslub itu dari dulu sudah ada, jaman Pak JK juga ada desakan mundur. Itu konsekuensi," ujarnya.

Erwin menanyakan apakah pihak yang mengusulkan Munaslub Golkar punya hak suara atau bukan.

Kalau tidak ada, Erwin mengatakan biarkan saja sebab yang terpenting saat ini semua kader Golkar turun ke wilayah untuk bantu pemenangan calon anggota legislatif di Pemilu 2024.

"Kalau Pak Luhut mau bikin Golkar jadi besar ya bantu caleg dari daerahnya misalnya Sumatera Utara. Karena saat ini kita sedang konsentrasi pemenangan caleg bukan waktunya Munaslub," ujar dia.

Singgung KTA Golkar

Erwin Aksa mengatakan siapapun yang hendak menjadi ketua umum Golkar harus melalui mekanisme AD/ART Partai.

"Harus 2/3 pemilik suara kemudian DPP Golkar sebagai penyelenggara. Ada ketua panitia, steering comitee, dan lain-lain," ujar Erwin Aksa.

Kendati demikian, Erwin Aksa menyarankan mereka yang ingin menjadi ketua umum Golkar untuk memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Golkar yang terbaru.

"Kalau perlu foto bersama KTA terakhir," ujar dia.

Menurut dia KTA Golkar harus diperbaharui karena harus didaftarkan di Sipol (Sistem Informasi Partai Politik).

"KTA jaman dulu harus diperbaharui, kalau dicek di sistem Sipol tidak ada KTA maka tidak sah (sebagai anggota Golkar)," ujar dia.

"Kalau KTA mau diperbaharui silakan daftar ke kantor terdekat," kata Erwin menambahkan.