Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tersangka kasus ilegal logging di Kabupaten Wajo siap disidangkan setelah Tim Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) Wilayah Sulawesi melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II).

Pelimpahan dilakukan ke Kejaksaan Negeri Sengkang Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Kamis, 27 Juli 2023.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, Aswin Bangun menjelaskan proses penyidikan dan pemberkasan tersangka SD (58) sebagai pemilik kayu dan tersangka MP (56) sebagai penampung kayu ilegal telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tanggal 3 Juli 2023.

"Saat ini Tersangka SD dan MP sebagai pemilik dan penampung Kayu Ilegal di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan segera disidangkan,” kata Aswin dalam keterangannya, Minggu (30/7/2023).

Kasus ini berawal dari operasi pengamanan dan peredaran Hasil Hutan serta Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang dilakukan oleh Tim Operasi Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi pada hari Minggu, 28 Mei 2023.

Tim berhasil mengamankan 1 unit truk Merek Mitsubishi dengan Nomor Polisi DP 8737 GZ yang mengangkut kayu olahan gergajian berbagai jenis dan ukuran yang tidak disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK-KO) di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.

Setelah dilakukan pengembangan kasus, tim juga berhasil mengamankan 1 orang yakni SD yang merupakan pemodal sekaligus pemilik kayu yang diduga kuat dari hasil pembalakan liar.

Tersangka SD merupakan pemodal sekaligus pemilik kayu yang beralamat di Dusun Tole-Tole, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan ini sudah lama menjadi target dan sering dilalukan pengintaian, namun selalu berhasil mengelabui petugas.

Pada saat operasi tersebut, SD tidak bisa berkutik setelah digerebek oleh tim operasi di UD. INDAH LESTARI, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.

Dari hasil pemeriksaan terhadap SD, bahwa sama sekali tidak memiliki dokumen atau SKSHH-KO.

Azwin mengatakan tersangka SD dan MP telah melanggar Pasal 12 huruf “e” Jo Pasal 83 ayat (1) huruf “b” Undang Undang RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Paragraf 4 Pasal 37 Undang-Undang RI.

Baca juga: 2 Tahun Buron, Pelaku Kasus Pembalakan Kayu Merbau Ilegal dari Kepulauan Aru Maluku Segera Disidang

No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, Aswin Bangun menjelaskan bahwa kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan melanggar Pasal 12 huruf “e” Jo Pasal 83 ayat (1) huruf “b” Undang-Undang RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dn Pemberantasan Perusakan Hasil Hutan.

Hal ini sebagaimana telah diubah pada Paragraf 4 Pasal 37 Undang-Undang RI. No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan/atau Pasal 88 ayat (1) Huruf “a” Jo Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 2,5 miliar rupiah.

Aswin Bangun mengapresiasi kinerja cepat Tim Penyidik dan Anggota SPORC Brigade Anoa Makassar dalam proses kasus ini sehingga dapat berjalan dengan baik.

“Ini menunjukkan bukti komitmen dan keseriusan kami untuk menegakkan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, kejahatan tersebut merugikan banyak orang,” tegas Aswin.