TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) secara tegas menyatakan menolak wacana digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Munaslub itu sendiri untuk melengserkan Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar.

JK menyinggung, tidak ada yang menjamin Golkar menang dalam Pemilu 2024 sekalipun Munaslub digelar.

Kata dia, dengan bersatunya Partai Golkar saja belum tentu bisa membawa partai berlogo pohon beringin itu bisa memenangkan pemilu, apalagi tidak bersatu.

"Bersatu aja belum tentu menang apalagi tidak bersatu dan tidak ada yang bilang mengangkat suara Golkar dalam kondisi ini kita semua orang sudah menetapkan pilihan-pilihannya sebenarnya," kata JK saat ditemui awak media di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Dengan begitu, JK meminta agar seluruh kader di Partai Golkar untuk sedianya bisa terus bersatu dan solid.

Sebab, jika bersatu, Golkar kemungkinan bisa memenangkan salah satu gelaran pemilu, baik itu Pileg ataupun Pilpres.

"Yang penting terpilih dalam artian legislatifnya atau eksekutifnya kalau kita bersatu," ucap dia.

Politikus senior Partai Golkar itu juga menyatakan, sejatinya dalam menyongsong Pemilu 2024 yang tinggal 7 bulan lagi, seluruh kader Golkar hanya memiliki peran untuk menuntaskan kemenangan sekitar 30 persen.

Sudah 80 persen tinggal dikampanyekan 20 persen, 30 persen tidak banyak lagi yang perlu, hanya 30 persen," tukas dia.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI sekaligus Tokoh Partai Golkar Jusuf Kalla (JK), menegaskan tidak setuju dengan wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. 

Wacana Munaslub itu diketahui untuk menggantikan Airlangga Hartarto dari ketua umum partai.

"Sangat tidak setuju," kata JK saat ditemui di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023).

JK membeberkan alasan kenapa dirinya menegaskan menolak Munaslub itu.