TRIBUNNEWS.COM - Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menolak permintaan kuasa hukum Lukas Enembe untuk menjadi tahanan kota.

Sebelumnya, kuasa hukum terdakwa Lukas Enembe, meminta Gubernur non aktif Papua tersebut menjadi tahanan kota dengan alasan agar bisa fokus menjalani perawatan di rumah.

Mengenai hal tersebut, tim dokter Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dimintai second opinion di persidangan atas kondisi kesehatan Lukas Enembe.

Kesimpulan IDI disampaikan oleh jaksa di sidang Lukas Enembe.

Berdasarkan pada hasil dari kesimpulan tim dokter dari IDI terdakwa kasus suap dan gratifikasi Rp 46,8 miliar Lukas Enembe, Hakim menyatakan Lukas Enembe layak mengikuti persidangan. 

"Yang jelas hasil dari kesimpulan yang dilakukan oleh dokter setelah diperiksa mengenai kesehatan terdakwa pada saat diperiksa itu adalah terdakwa ini layak untuk mengikuti persidangan," ungkap Ketua Majelis Hakim Tipikor PN Jakarta Pusat, Rianto Adam Pontoh, dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu (2/7/2023).

Baca juga: Cegah Kondisi Kesehatan Lukas Enembe Memburuk, IDI Sarankan Terapi Hemodialisis dan Rutin Berobat

Hakim lantas menyampaikan, terkait dengan kesehatan Lukas Enembe itu tergantung pada keluarga, penuntut umum, dan Lukas sendiri.

Keluarga Lukas Enembe diminta untuk mengingatkan Lukas untuk meminum obatnya.

"Kalau memang pasien disiplin mengikuti petunjuk dokter meminum obat sesuai dokter berikan, tentunya keadaan pasien akan membaik begitu sebaliknya pasien tidak disiplin mengikuti petunjuk dokter," kata hakim.

Hakim kemudian memutuskan untuk menunda sidang hingga Senin, 8 Agustus 2023 dengan agenda pemeriksaan saksi.

Kondisi Kesehatan Lukas Enembe dari Pemeriksaan IDI

Saat ini, terperiksa (Lukas Enembe) didapatkan kondisi:

- Riwayat stroke non-pendarahan dengan gejala sisa

- Diabetes melitus tipe 2 terkontrol tanpa obat