Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta semua pemerintah daerah (Pemda) bersiap menghadapi fenomena iklim El Nino.

Ia menyoroti pentingnya ketersediaan beras nasional sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di saat India memutuskan untuk berhenti mengekspor beras ke Indonesia. 

"Presiden dalam rapat minggu lalu yang kami ikuti juga itu memberikan tugas kepada Bulog, Badan Pangan Nasional untuk menyetok beras, ini sedang berjuang," kata Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (7/8/2023).

Eks Kapolri itu mengatakan El Nino akan berdampak pada beberapa jenis bahan pangan impor seperti gandum, beras, hingga bawang putih.

Sebab beberapa negara seperti India sudah menghentikan ekspor ke Indonesia, dimana Indonesia adalah salah satu pengimpor besar dari India.

Mendagri mengatakan bahwa selama Indonesia juga membeli beras dari Vietnam dan Thailand, dimana kedua negara tersebut juga mengutamakan ketersediaan beras dalam negeri di tengah kekeringan yang melanda. 

"Meskipun masih mengekspor ke luar negeri tapi yang diekspor kan adalah yang kelas premium, sementara yang medium dan yang di bawahnya sedikit itu lebih diutamakan untuk rakyatnya, karena harganya lebih murah," ujarnya.

Mendagri menjelaskan pemerintah berencana kembali mengimpor beras dari negara-negara tersebut guna menjaga ketersediaan beras di masyarakat.

Presiden Jokowi menyatakan impor harus dilakukan dengan cepat sebab El Nino berpotensi mengganggu produksi beras dalam negeri di tahun ini.

Hal ini disebabkan beras produksi dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. 

"Saya paham Badan Pangan sedang bekerja sangat keras untuk memenuhi stok minimal 2 juta ton sampai dengan akhir tahun 2023, untuk mengamankan mungkin di puncak panas kekeringan di bulan Agustus, September, dan Oktober," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga memaparkan sejumlah arahan Presiden terkait langkah strategis dalam mengantisipasi ketersediaan beras di daerah.

Pertama, Pemda perlu mengetahui atau memonitor mana saja wilayah yang menjadi kantong produksi beras yang mengalami kekeringan, sehingga membuat produksi beras dalam negeri menurun. 

Kedua, Pemda perlu melakukan monitoring mana saja wilayah yang mengalami kekurangan beras dan mengalami kenaikan harga beras.

Ketiga, perlu mengintervensi daerah yang mengalami kedua kondisi tersebut dan penanganannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Dengan demikian, daerah yang stok berasnya masih mencukupi, tidak perlu dilakukan intervensi.

Selain itu, Mendagri juga meminta kepala daerah, Satgas Pangan Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk bergerak aktif dalam memonitor ketersediaan beras di wilayah masing-masing.

Baca juga: Indonesia Rencana Impor Beras Lagi, Petani dan Pakar Tawarkan Solusi Agar Tak Ketergantungan Beras

"Untuk itu daerah mohon betul tiap-tiap provinsi kabupaten/kota mengecek betul, mengecek betul di pasar, di tempat distributor, di gudang Bulog masing-masing, apakah stoknya cukup atau tidak," kata Tito.

"Kalau seandainya diperkirakan tidak cukup segera mengambil langkah antisipasi, misalnya melalui kerja sama pembelian antardaerah yang surplus, terutama daerah defisit, jangan kepala daerah, Satgas, Forkopimda diam saja, begitu terjadi kelangkaan harganya naik baru bingung," lanjutnya.