TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan meminta perusahaan yang telah mendapatkan ijin relaksasi ekspor pertambangan untuk segera merampungkan fasilitas pemurnian mineral (smelter).

Menurutnya, hal itu sangat penting untuk menjaga semangat hilirisasi agar nilai tambah sumber daya minerba semakin tinggi, sehingga berdampak pada perekonomian negara. Regulasi pengecualian ini harus dimanfaatkan dengan optimal agar semua pihak dapat mendapatkan manfaat.

Dalam hal ini pihak yang dimaksudkan adalah negara, daerah, pekerja, maupun keberlanjutan bisnis perusahaan. Syarief Hasan berpesan, regulasi pengecualian ini tidak boleh sering terjadi karena menimbulkan ketidak pastian kebijakan dan bisa menjadi peluang spekulasi yang tinggi.

Baca juga: Sikapi Project S TikTok, Syarief Hasan Minta Pemerintah Merevisi Perdagangan Elektronik

"Dengan terbitnya Permendag 22 dan 23 Tahun 2023 yang pada intinya memberikan persetujuan ekspor kepada komoditas yang diberikan relaksasi ekspor, maka perusahaan tambang itu dapat kembali melakukan ekspor komoditas," ucap Syarif Hasan dalam siaran pers yang diterima Tribunnews, Senin (7/8/2023).

Lebih lanjut, politisi senior Partai Demokrat ini menjelaskan, "Kebijakan relaksasi serupa sudah tidak boleh lagi diberikan, karena fungsi kebijakan adalah memberikan kepastian berusaha. Semua komoditas minerba dan pelaku usaha harus diperlakukan sama agar keadilan tetap tegak."

Alasan relaksasi ekspor sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 7/2023 sekalipun, lanjut Syarief, masih dapat diterima karena banyak pertimbangan yang menjadi rujukan. Adapun pertimbangan yang dimaksudkan antara lain potensi menurunnya pendapatan negara, penerimaan daerah, PHK, dan kondisi bisnis perusahaan menjadi dasar rasional.

"Namun jika ini terus diberikan berulang, maka jargon hilirisasi dipertaruhkan. Kita bersepakat hilirisasi menciptakan nilai tambah, maka perlu konsistensi menegakkan kebijakan itu. Hal yang terpenting sekarang bagaimana memastikan segala prasyarat hilirisasi itu terpenuhi, terutama pembangunan smelter," ujarnya.

Baca juga: Diganjar Penghargaan Tokoh Reformasi Parlemen, Syarief Hasan: Bukti Nyata Keberpihakan pada Rakyat

Ia juga menilai pelaku usaha domestik juga harus mulai berinvestasi pada pembangunan smelter. Pasalnya,  sejauh ini sebagian besar smelter dikuasai oleh asing. Maka dari itu, dibutuhkan dukungan lembaga pembiayaan agar kemandirian minerba terjaga dari hulu sampai hilir.

Menurut Syarief, Industri hulu dan hilir sama pentingnya, yang paling utama bagaimana memberikan dampak keekonomian kepada masyarakat, daerah, dan negara. Hal ini perlu jadi evaluasi dan otokritik bagi pemerintah dan pelaku usaha di tanah air.

"Fungsi kebijakan adalah memberikan kepastian berusaha. Pengecualian mungkin dapat ditoleransi, namun ini tidak boleh sering dilakukan. Kita harus membangun komitmen untuk menjaga industri pertambangan berdaya saing. Selain itu, kemandirian industri hulu dan hilir adalah hal lain yang juga penting. Pada intinya, bagaimana Indonesia mampu mengelola kekayaan alamnya dengan semangat berusaha yang kompetitif,” tutup Syarief.

Baca juga: Istaka Karya Dinyatakan Pailit, Waket MPR Syarief Hasan: Negara Harus Ikut Tanggung Jawab