TRIBUNNEWS.COM - Staf Khusus Presiden RI Bidang Inovasi dan Pendidikan, Billy Mambrasar melaporkan berbagai temuan masalah Pendidikan di berbagai provinsi di Indonesia Timur.

Hal itu dilaporkan langsung ke Kemendikbudristek dalam sebuah rapat yang diadakan di Kompleks Gedung Kemendikbudristek, di Jakarta Selatan Kamis (10/8/23).

Dalam tugasnya sebagai Staf Khusus Presiden RI Bidang Inovasi, Pendidikan, dan Daerah Terluar empat tahun ke belakang ini, Billy Mambrasar telah berkeliling ke 30 provinsi, yang mencakup puluhan kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Baca juga: Dunia Pendidikan Kini Gunakan Transformasi Digital Cetak Generasi Cerdas

Setiap bertemu dengan masyarakat, Kaka Billy, sapaan akrabnya, menampung aspirasi mereka dan menuliskannya menjadi rekomendasi kebijakan untuk Presiden RI.

Hingga saat ini, pemuda Papua pertama lulusan Harvard ini, telah menuliskan 28 Rekomendasi Kebijakan dalam Bidang Inovasi, Pendidikan, dan Pembangunan Daerah Terluar.

Rekomendasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden dan diturunkan dalam wujud program pembangunan atau produk hukum seperti Kepres, Inpres, maupun Undang-undang.

Akhir Juli lalu, Billy Mambrasar melakukan kunjungan ke daerah terluar di Perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Dalam perjalanan ini, ia menampung aspirasi langsung dari masyarakat tentang susahnya akses pendidikan karena ketiadaan fasilitas dan tingginya biaya kuliah.

"Setelah berkunjung ke berbagai daerah di Indonesia, aspirasi masyarakat serupa sudah saya temukan berulang kali. Sebagai contoh, sebelumnya saya mendengar keluhan dari masyarakat Aceh, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua. Melihat kisah seperti Julianus (18) yang terancam putus kuliah karena mahalnya biaya UKT, saya memutuskan untuk menindaklanjuti kasus ini melalui rapat bersama Kemendikbudristek dan Komisi X DPR RI secara terpisah," ujar Staf Khusus Presiden ini dikutip Jumat (11/8/2023).

Baca juga: Soal Akses Pendidikan, Anak Kebutuhan Khusus Punya Hak dan Kesempatan yang Sama  

Dalam sebuah audiensi dengan Kemendikbudristek, Billy Mambrasar meminta agar ada solusi terbaik terkait kurangnya akses pendidikan dasar dan menengah, serta tingginya biaya kuliah yang dialami oleh masyarakat Indonesia.

"Kesalahan tata kelola anggaran pendidikan seperti alokasi BOS yang kurang tepat sasaran, nepotisme dalam pemilihan penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan sulitnya akses pendidikan dasar dan menengah yang membuat anak-anak Indonesia di sebagian besar wilayah masih harus menyebrang jalan melewati sungai, jembatan yang rapuh, memanjat gunung, dan menyebrang hutan, untuk pergi ke sekolah setiap harinya," ungkap Billy.

Dalam audiensi ini, Billy juga meminta Kemendikbudristek untuk memperhatikan kesejateraan guru, tentunya bekerja sama dengan pemerintah daerah.

"Kesejahteraan guru menjadi krusial untuk kita perjuangkan, sebab, tanpa guru yang sejahtera, bagaimana bisa kita mengharapkan pendidikan yang berkualitas? Ibaratnya, bagaimana bisa guru-guru di daerah fokus pada kegiatan belajar-mengajar, ketika beras di rumah habis dan ekonomi sulit? Oleh sebab itu, saya pikir, pemerintah pusat dan daerah perlu memaksimalkan bukan hanya kuota jumlah, tetapi juga fasilitas dan tunjangan yang diberikan kepada guru, khususnya mereka yang guru Honorer dan P3K," pungkasnya.

Dari hasil audiensi ini disepakati bahwa bersama dengan Kemendikbudristek, Billy Mambrasar akan lebih aktif lagi turun lapangan bertemu masyarakat untuk mencari simpul-simpul masalah secara lebih detail.

Selain itu, Billy juga akan mengajukan aspirasi untuk diperjuangkan DPR RI dengan mendengar masukan dari masyarakat terkait poin-poin yang perlu diundangkan sebagai kebijakan selanjutnya.

Selanjutnya, Billy Mambrasar juga akan melaporkan kepada Presiden terkait permasalahan-permasalahan yang ditemui di masyarakat, serta mengajukan rekomendasi kebijakan dan program nasional yang dapat ditempuh untuk menjadi solusi atas isu pendidikan di Indonesia.