Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai transparansi keuangan partai politik bukanlah hal yang mudah.

Hal teraebut untuk menanggapi pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menantang transparansi partai poltik (parpol) soal laporan keuangan.

Menurut dia, parpol perlu membenahi tata kelola keuangan di internalnya masing-masing.

“Di internal saja masih problem. Ketika saya 2016 kan suka ngomong kritisi dan dikasih posisi harus perbaiki jadi sekjen partai. Maka yang saya lakukan pertama benahi akuntabilitas dana parpol supaya audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)nya, belum bicara transparansi publik,” ujar Arsul dalam Diskusi ICW bertajuk Problematika Pemilu 2024, Perbaikan Partai Politik dan Masa Depan Pemilih Muda di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2023).

Wakil Ketua MPR RI itu menerangkan, dengan selesainya masalah keuangan secara internal, maka proses audit ke BPK akan jelas dan mudah.

Sebelum transparansi keuangan, Arsul menilai perlu adanya akuntabilitas.

Baca juga: Bawaslu: Politik Uang Jadi Isu Besar dalam Kerawanan Pemilu 2024

“Akuntabilitas saja bukan hal mudah, untuk membangun kulturnya, karena di parpol itu saya kira misalnya dari partai kecil pindah partai besar tau juga banyak kegiatan-kegiatan yang kemudian dibiayai bukan dari keuangan parol tapi sumbangan pengurusnya,” pungkas Arsul.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menantang partai politik soal laporan keuangan kepada publik.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan tantangan itu demi terjaminnya keterbukaan informasi publik dan partai politik sebagai badan publik.

“Kita ingin challenge partai politik, kita ingin beritahu ke masyarakat mana parpol yang transparan dan akuntabel ke masyarakat ketika diminta melaporkan atau memberikan laporan keuangan parpol,” kata Kurnia dalam Diskusi ICW bertajuk Problematika Pemilu 2024, Perbaikan Partai Politik dan Masa Depan Pemilih Muda di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2023).

Baca juga: Pemilu 2024: Golkar dan PAN resmi dukung Prabowo – sembilan hal tentang peta koalisi

Kurnia menerangkan, tahun 2013 lalu pihaknya pernah bersengketa dengan salah satu parpol di Komisi Informasi Pusat.

Lalu disebutkan bahwa terdapat tiga sumber dana parpol, yaitu sumbangan, iuran, dan bantuan dari negara baik melaui APBN maupun APBD.

“Selama ini yang masih dipersepsikan oleh parpol terbatas pada sumbangan negara. Kalau itu wajib, karena mereka diminta laporkan secara berkala kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tandas Kurnia