Tapi kaya SDA saja, kaya sumber daya alam saja tidak cukup. Jadi pemilik juga, jadi pemilik saja juga tidak cukup. Karena itu akan membuat kita menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan.

Saya ingin tegaskan, Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyatnya.

Dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi yang sudah ratusan kali saya sampaikan, puluhan kali saya sampaikan. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan.

Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang sekarang ini untuk membangun pusat pembibitan, membangun pusat persemaian, untuk menghutankan kembali lahan pasca tambang, pasca penambangan.

Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang tidak hanya pada komoditas mineral. Tapi juga non mineral, seperti sawit, rumput laut, kelapa dan komoditas-komoditas potensial lainnya.

Yang mengoptimalkan kandungan lokal dan yang bermitra dengan UMKM, bermitra dengan petani, bermitra dengan nelayan sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil. Upaya ini sedang kita lakukan dan harus terus dilanjutkan.

Ini memang pahit bagi para pengekspor bahan mentah. Ini juga mungkin pahit bagi pendapatan negara dalam jangka pendek. Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, saya pastikan ini akan berbuah manis pada akhirnya. Terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sebagai gambaran, setelah kita stop ekspor nikel ore di tahun 2020. Investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat. Kini telah ada 43 industri pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Ini baru satu komoditas. Dan jika kita konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel, kemudian tembaga, kemudian bauksit, kemudian CPO dan rumput laut, dan lain-lainnya.

Berdasar hitung-hitungan, perkiraan dalam 10 tahun, pendapatan per kapita kita, dalam 10 tahun mendatang, pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp 153 juta atau 10.900 USD. Dalam 15 tahun, pendapatan per kapita kita akan capai Rp 217 juta atau 15.800 USD. Dan dalam 22 tahun, pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp 331 juta atau 25.000 USD. Sebagai perbandingan, tahun 2022 kemarin, kita berada di angka Rp 71 juta.

Artinya, dalam 10 tahun lompatanya bisa dua kali lipat lebih, di mana fondasi untuk menggapai itu semua sudah kita mulai, pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing kita.

Kita tahu, berdasarkan International Institute for Management Development (IMD), daya saing kita di 2022 naik dari rangking 44 menjadi 34. Ini merupakan, kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia.

Pembangunan dari desa, pembangunan dari pinggiran dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi kita dengan dana desa yang kita gelontorkan. Total mencapai Rp 539 triliun dari tahun 2015-2023.

Konsistensi reformasi struktural terutama penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum dan pencegahan korupsi, semua itu menjadi modal kita untuk meraih kemajuan. Oleh sebab itu saya berulang kali menyampaikan, kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia.

Ini bukan tentang siapa yang jadi Presidennya. Bukan bukan itu. Bukan itu. Tapi apakah sanggup atau tidak? Untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah dimulai saat ini. Apakah Berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak? Karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang, karena kita tidak sedang jalan-jalan sore.

Kita juga tidak sedang lari sprint, tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari marathon untuk mencapai Indonesia Emas.

Bapak Ibu yang saya muliakan.

Tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan, untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer.

Oleh sebab itu menurut saya, pemimpin itu harus punya public trust karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu, bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa. Selain itu seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen bangsa.

Oleh sebab itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan lembaga tinggi negara, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemimpin adat.

Kepada guru, budayawan, tenaga kesehatan dan awak media, kepada partai politik, politisi, aparat pemerintah dan TNI Polri, serta kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini.

Saya juga sangat menghargai upaya MPR dalam memperkokoh fondasi kebangsaan, meningkatkan pemahaman ideologi bangsa, mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok haluan negara, serta menguatkan kerja sama internasional untuk berkontribusi pada pemecahan persoalan global.

Dukungan DPR juga sangat luar biasa besar, dalam mendukung reformasi struktural, mendukung upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, menghindari penyelewengan pengelolaan keuangan negara, dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

DPD sesuai dengan kewenangannya juga telah aktif menyerap aspirasi masyarakat daerah, berperan dalam penyusunan beberapa RUU, dan juga melakukan telaah terhadap sistem tata negara kita.

Kontribusi BPK juga sangat signifikan dalam mendorong pertanggungjawaban anggaran, serta perbaikan berkelanjutan program prioritas nasional. Upaya MA, Mahkamah Agung dalam menciptakan keadilan patut diapresiasi melalui peningkatan transparansi peradilan, pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik, serta percepatan proses penanganan perkara dengan biaya murah.

MK, Mahkamah Konstitusi juga terbukti semakin cepat dalam menyelesaikan perkara, transparansi dalam proses persidangannya dan mempermudah pelayanan para pencari keadilan.

KY, Komisi Yudisial, terus aktif melakukan advokasi pelatihan dan investigasi, menjatuhkan sanksi tegas terhadap hakim yang melanggar untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.

Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, OJK, LPS, KPK, Ombudsman, KPU, Bawaslu, Komnas, HAM, dan lembaga-lembaga nasional lainnya yang telah berkontribusi sesuai peran dan kewenangannya.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan.

Marilah kita bersatu padu terus melaju untuk Indonesia Maju. Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Terima kasih
Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.
Om Shanti Shanti Shanti Om NamoBuddhaya

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Sidang Tahunan MPR