Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti

TRIBUNNEWS.COM, LABUAN BAJO - Pertemuan ASEAN Ministerial Meeting Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur resmi ditutup, Selasa (22/8/2023).

Dalam pertemuan itu, disepakati ada 16 dokumen kerja sama dan 8 poin Deklarasi Labuan Bajo oleh para peserta AMMTC soal kerja sama penanganan kejahatan transnasional.

"Di dalam kegiatan AMMTC ke-17 saat ini kita menghasilkan 16 dokumen berupa 4 deklarasi, di mana 3 merupakan inisiatif dari Indonesia dan 1 merupakan inisiatif dari Kamboja, 1 program kerja terkait penyelundupan manusia dan 5 pernyataan bersama dan 6 pedoman teknis," kata Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo selesai sidang AMMTC di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, NTT, Selasa (22/8/2023).

Deklarasi inisiatif Indonesia salah satunya yakni kerja sama perlindungan saksi dan korban hingga pengembangan kemampuan regional peringatan dini dan respon dini utk mencegah 

Sigit mengatakan hasil AMMTC ini merupakan kesepakatan untuk bekerja sama dalam menanggulangi kasus kejahatan transnasional atau lintas negara agar lebih efektif ke depannya.

Baca juga: Pesan Komisi III DPR ke Kapolri di AMMTC: Jangan Sampai Indonesia Jadi Sasaran Kejahatan Luar Negeri

Adapun pesan yang disampaikan agar tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan untuk bersembunyi.

"Pesan ini terakomodir melalui 8 poin Deklarasi Labuan bajo tentang peningkatan kerja sama penegakan hukum dalam memberantas kejahatan transnasional," ucapnya.

Sigit merinci 8 poin Deklarasi Labuan Bajo sendiri yakni pertama kerja sama police to police, handling over atau penanganan lebih, joint investigation atau investigasi bersama, mutual legal assistant atau keuntungan bersama secara legal.

Kemudian, meningkatkan pertukaran informasi yang cepat dan aman, meminta barang-barang yang terkait dengan kejahatan transnasional atau penyitaan barang bukti dan memfasilitasi pertukaran ahli dan Personel dalam berbagai kegiatan kerjasama antar-negara.

Di sisi lain, dalam AMMTC ke-17 ini, Polri juga menandatangani nota nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan enam negara soal kasus Kejahatan transnasional.

Adapun enam negara yang meneken MoU dengan Polri di antaranya Laos, Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Malaysia.

"6 MoU dengan negara-negara ASEAN yaitu Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam di bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional serta pengembangan kapasitas," jelasnya.

10 Negara ASEAN dan Mitra Dialog

Untuk informasi, Event Asean Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17 akan digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 19-23 Agustus 2023.

Event Internasional tersebut akan mempertemukan 10 negara ASEAN, 3 negara dialog hingga satu negara peninjau.

"Akan dilaksanakan kegiatan AMMTC yang terdiri dari 10 menteri ASEAN, Ketua AMMTC dan anggota delegasi, 10 Ketua AAMTC ASEAN, 3 negara mitra dialog dan satu negara peninjau," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Senin (7/8/2023).

Ramadhan menyebut dalam pertemuannya, negara-negara tersebut akan membahas soal kejahatan transnasional atau lintas negara di negara masing-masing anggota.

"AMMTC diadakan setiap tahun atas dasar kesepakatan bersama untuk membahas isu-isu kejahatan transnasional yang mendesak dan atau berkembang yang memerlukan tindakan yang cepat," ucapnya.

Adapun 10 negara Asean yang mengikuti AAMTC itu antara lain Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.

Sedangkan tiga negara mitra dialog yakni Cina, Jepang, Korea Selatan dan Timor Leste.

Menurut Ramadhan, isu kejahatan transnasional yang dibahas, diantara adalah, terorisme, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kejahatan cyber, penyelundupan senjata, perdagangan gelap hewan dilindungi hingga pertambangan.

"Perdagangan obat-obatan atau narkotika, tindak pidana pencucian uang, delapan kejahatan ekonomi internasional, pembajakan di laut dan imigran gelap," tukas Ramadhan.