Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyebut pihaknya akan membahas usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengatasi masalah polusi udara yang belakang menjadi sorotan.

Tak hanya di Jabodetabek, pansus ini juga akan mengatasi masalah polusi udara di sejumlah daerah di Indonesia.

"Ada saran dari beberapa anggota bahwa bagaimana kalau nanti kita mengusulkan ke pimpinan DPR untuk membuat pansus terkait dengan bagaimana kita sama-sama mengatasi masalah polusi udara bukan hanya di Jabodetabek tetapi di Indonesia," kata Charles saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat pada Kamis (24/8/2023).

Adapun usulan ini muncul saat Komisi IX DPR RI melakukan audiensi dengan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dan sejumlah tokoh masyarakat untuk membicarakan polusi udara yang belakangan menjadi sorotan di Jabodetabek.

Audiensi dilakukan di ruang Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat pada Kamis (24/8/2023).

Menurut Charles, nantinya pansus bakal melibatkan lintas sektor terkait untuk membahas masalah polusi udara tersebut. Sejauh ini, pihaknya telah berkomunikasi dengan Komisi IV terkait rencana pembentukan pansus tersebut.

"Kalau kita membuat pansus nanti kita bisa melibatkan teman-teman lintas sektor baik dari yang berkaitan dengan transportasi, KLHK, Industri dan seterusnya sehingga nanti rekomendasi dikeluarkan juga akan bisa diterapkan diimplementasikan," jelasnya.

Sementara itu, Perwakilan dari PDPI, Dr Agus mengatakan pihaknya pernah mengirimkan evaluasi mengenai masalah polusi udara ke Pemprov DKI Jakarta pada 2019 yang lalu. Selain itu, pihaknya juga telah mengirimkan permintaan bantuan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Kalau dengan Kementerian ini sendiri kita dari perhimpunan sendiri sudah diminta bantuan oleh bapak Menkes dan saya ditunjuk sebagai ketua komite respirasi dan penanggulangan polusi udara dari kementerian," kata Dr Agus dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI.

Ia menyatakan pihaknya sudah menyusun roadmap untuk menuntaskan masalah polusi udara tersebut. Di antaranya, roadmap dimulai dari promosi, adaptasi hingga deteksi dini.

"Yang terpenting adalah bagaimana terjadi koordinasi antar Kementerian supaya setiap tugas itu terlaksana bukan hanya ketika polusi tinggi kemudian dilakukan, kemudian setelah itu berhenti. Padahal kita tahu bahwa polusi itu kan fluktuasi, nanti begitu tinggi bisa diatasi, turun abis itu selesai. Padahal suatu saat nanti tinggi lagi. Kalau bisa kita harus continue, continue bisa mengontrol itu," ungkapnya.

Agus menuturkan pihaknya juga telah melakikan riset untuk membuktikan bahwa polusi udara dapat memberikan masalah kesehatan ke depan.

"Tentunya harus diajak juga praktisi kesehatan lingkungan, ahli kesehatan, masyarakat apa yang bisa dilakukan buat menurunkan itu," tandasnya.