Pengamat Singgung Isu Polusi Udara Jakarta yang Mulai Dijadikan Komoditas Politik
Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menyinggung isu polusi udara di Jakarta yang mulai jadi komoditas politik.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Whiesa Daniswara
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing mengatakan menjelang Pemilu 2024, banyak politisi yang menggunakan isu publik sebagai ajang memperlihatkan citra diri.
Termasuk pada isu polusi udara di DKI Jakarta.
"Sekarang yang lagi ramai, politisi ikut-ikutan bahas polusi udara," kata Emrus, Kamis (24/8/2023).
Para politisi termasuk bakal calon presiden dipandang kurang mampu menggali isu yang bisa mengangkat elektabilitasnya.
Sehingga mereka memilih isu publik yang hangat untuk menarik perhatian masyarakat.
Baca juga: VIDEO Menkes Budi Gunadi Ingatkan Soal Naiknya Klaim BPJS Kesehatan Karena Polusi Udara
Terekam di jagat media, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Annisa Pohan yang merupakan istri dari Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Bahlil Lahadalia ikutan berkomentar soal isu polusi udara di Ibu Kota.
"Jadi mereka memilih isu publik yang saat ini hangat di media massa maupun media sosial," tutur dia.
Emrus menyampaikan kualitas udara di Provinsi Banten jauh lebih baik jika dibandingkan dengan DKI Jakarta meski letaknya lebih dekat dengan PLTU yang dianggap sebagai salah satu sumber polutan.
Kata dia, juga sudah banyak ahli lingkungan yang memaparkan buruknya kualitas udara di Jakarta akibat masalah pada sektor transportasi, dalam hal ini emisi gas buang dari kendaraan berbahan bakar minyak.
"Sudah banyak ahli lingkungan yang menyatakan bahwa bukan PLTU. Tapi ya begitu. Masalahnya apa, penyelesaiannya di mana," ujar dia.
Baca juga: Polda Metro Jaya Kerahkan 4 Water Canon untuk Kurangi Polusi Udara di Jakarta
Sehingga menurutnya isu polusi udara yang dijadikan komoditas politik oleh para politisi tanah air harusnya lebih memunculkan solusi jangka panjang.
"Harusnya muncul solusi jangka Panjang karena mereka lah yang memimpin," pungkasnya.