TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani merasa heran, hingga kini deklarasi paket komplit alias capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan tak kunjung dilakukan.

Kamhar menilai tak ada alasan logis untuk terus menunda-nunda pengumuman cawapres untuk Anies Baswedan.

"Kami pun memiliki pertanyaan yang sama, apa yang menjadi alasan yang kuat untuk menunda-nunda deklarasi paket komplit," kata Kamhar saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (25/8/2023).

"Kami menilai tak ada argumentasi logis secara politik untuk menunda-nunda deklarasi paket komplit," imbuhnya.

Kamhar menyinggung poros koalisi lain mungkin menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas umur minimum cawapres, yang hal itu tidak berlaku di Koalisi Perubahan yang terdiri dari NasDem, Demokrat dan PKS.

"Terkait cawapres sepenuhnya diserahkan kepada Mas Anies. Kriterianya sudah jelas, jika kemudian dalam perjalanannya ada penambahan kriteria 0 kami bisa menerima karena menilai itu relevan, sesuai kebutuhan," ujar Kamhar.

Namun Kamhar mengingatkan dalam hal waktu, mengingat dalam piagam kerja sama tiga partai poin keempat bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama KPP akan menyelenggarakan deklarasi dan mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden 2024-2029. 

Sementara saat ini telah melewati separuh jalan penandatangan deklarasi menuju pilpres, yang artinya sudah kelamaan.

"Jadi desakan ini bukan tak berdasar, kami taat asas. Waktu yang tersedia saat ini sudah kurang dari 6 bulan," ucapnya.

Baca juga: Wacana Duet Ganjar-Anies, PKS Fokus Agar Anies Segera Mengumumkan Cawapres

"Jika yang menjadi argumentasi terkait momentum politik, kami berpandangan
momentum itu diciptakan (by design) bukan terberi (given), momentum merupakan proses aktif, bukan pasif. Deklarasi paket komplit bisa menjadi momentum politik yang baik bagi Koalisi Perubahan. Jadi deklarasi paket komplit ini lebih cepat, lebih baik," pungkasnya.