TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerima laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) di beberapa wilayah seperti Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim) terkait warga yang kekurangan air bersih.

Kondisi ini akibat dari kekeringan, dimana curah hujan hampir di semua wilayah sangat rendah.

Merespons kondisi ini, BPBD bekerja sama dengan PDAM dalam pendistribusian air kepada warga. "Selain itu BPBD juga berkoordinasi dengan dinas terkait untuk penanganan lahan warga yang terdampak," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Ph.D Jumat (25/8).

Saat ini, untuk luas lahan terdampak kekeringan masih dalam proses pendataan. Bencana hidrometeorologi kering dialami 28 kecamatan yang tersebar di 11 kabupaten, Provinsi Jabar hingga 23 Agustus 2023.

Sebanyak 19.464 KK membutuhkan bantuan air bersih. Total 525.500 liter air bersih telah didistribuskan BPBD.

Wilayah terdampak kekeringan antara lain Kabupaten Bogor, Bekasi, Sukabumi, Bandung Barat, Garut, Cirebon, Subang, Ciamis, Majalengka, Karawang dan Pangandaran.

Wilayah kecamatan terbanyak yang mengalami kekeringan di Kabupaten Bogor dengan total 13 kecamatan.

Ke-13 kecamatan terdampak kekeringan di Kabupaten Bogor yaitu:

1. Kecamatan Jasinga,
2. Citeureup,
3. Babakan Madang,
4. Jonggol,
5. Rancabungur,
6. Ciseeng,
7. Cibungbulang,
8. Sukajaya,
9. Cisarua,
10. Leuwisadeng,
11. Tanjungsari,
12. Cariu
13. Tenjo.

Sedangkan di Provinsi Jawa Tengah, BPBD menginformasikan 4 kabupatennya mengalami kekeringan. Dampak musim kemarau sudah dirasakan warga sejak Juli 2023 lalu.

Keempat kabupaten terdampak kekeringan yaitu Kabupaten Kendal, Klaten, Temanggung dan Sragen.

Data BPBD Provinsi Jateng menyebutkan 3.320 KK atau 11.027 jiwa terdampak di sejumlah wilayah.

Masing-masing BPBD kabupaten telah memberikan bantuan air bersih kepada warga. Laporan terkini pada Kamis (24/8) menyebutkan kebutuhan air sudah terpenuhi.

Sementara itu di Kabupaten Jember, Jawa Timur kekurangan suplai air dirasakan warga Desa Pialangan, Kecamatan Kalisat. Sebanyak 247 KK di desa ini terdampak kekeringan.

BPBD Kabupaten Jember telah mendistribusikan air kepada para warga. Selain itu, 2 tandon untuk menampung bantuan air.

BPBD juga mendistribusikan bantuan sabun cair yang berasal dari BNPB.

Curah hujan yang sangat rendah juga memicu bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jabar.

Selain kekeringan, karhutla terjadi di wilayah Jabar.

Sebanyak 15 wilayah administrasi kabupaten atau kota mengalami karhutla. Teridentifikasi 39 kecamatan yang tersebar di 15 kabupaten terdampak karhula dari 1 Januari hingga 23 Agustus 2023.

BPBD Provinsi Jawa Barat ke-15 wilayah terdampak kebakaran yaitu Kabupaten Karawang, Purwakarta, Subang, Bogor, Sumedang, Majalengka, Bandung Barat, Cirebon, Kuningan, Garut, Bandung. Sedangkan wilayah kota, daerah terdampak mencakup Kota Sukabumi, Cimahi, Bandung dan Bogor.

Kerugian dampak kebakaran tercatat lahan pertanian seluas 156 hektar. "BPBD Provinsi telah melakukan koordinasi dengan BPBD se-kabupaten dan kota di wilayahnya.

Koordinasi juga dilakukan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, khususnya menyangkut antisipasi kerugian lahan warga," ujar Abdul Muhari.

BPBD provinsi dan OPD terkait berupaya untuk melakukan pencegahan dini mengantisipasi dampak meluas karhutla.

Mabes Polri memberikan instruksi terkait pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah di Indonesia.

"Instruksi itu ada, bahwa kita melakukan pengawasan kemudian melakukan pencegahan terhadap kebakaran hutan di daerah dan itu telah disampaikan ke jajaran," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan.

Ramadhan mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan instruksi pencegahan karhutla itu melalui surat telegram terkhusus bagi Polda yang wilayah kerap terjadi karhutla.

"Kita sampaikan telegram atau pun surat yang kita sampaikan ke jajaran terkait dengan upaya-upaya dalam rangka pencegahan karhutla," sebutnya.

Lebih lanjut, Ramadhan mengatakan pihaknya juga akan menggandeng masyarakat dalam pencegahan karhutla tersebut.

"Ini kerja sama antara masyarakat sama Polri dan upaya-upaya pencegahan kebakaran itu harus terus dilakukan selain dalam bentuk besar adalah karhutla ya," tutur Ramadhan.

"Tetapi kebakaran-kebakaran di situasi kondisi yang saat ini, panas ini sudah mulai terjadi tentu upaya-upaya pencegahan tetap harus dilakukan," sambungnya. Dalam hal ini, ada pula sanksi tindakan tegas dengan pencopotan jabatan jika gagal dalam mencegah dan menangani insiden karhutla.

Rawan Karhutla

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan Pemerintah telah melakukan langkah pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2023 ini.

Langkah mitigasi telah dilakukan untuk mencegah agar Karhutla tidak terjadi sebesar tahun 2015 dan 2019 lalu.

"Kita juga waspada terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Bagaimana pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya yang menjadi catatan kurang baik kita adalah pada tahun 2015 dan 2019. Dimana kebakaran hutan dan lahan nya sangat besar dan luas. Dan 2023 ini jangan sampai itu terjadi. Maka kami menyiapkan mitigasi terhadap Karhutla ini," ujar Suharyanto.

Pemerintah, kata Suharyanto, telah menetapkan enam provinsi sebagai wilayah prioritas penanganan Karhutla.

Suharyanto mengatakan penetapan enam provinsi ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2020.

"Di Sumatera ada 3 Provinsi, yaitu yang pertama di Sumatera Selatan, di Riau, dan Jambi. Kemudian di Kalimantan juga ada tiga provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah," kata Suharyanto.

Dirinya mengungkapkan Pemerintah telah melakukan gelar apel kesiapan dan kesiapsiagaan di di provinsi-provinsi ini.

Dalam menghadapi karhutla, kata Suharyanto, yang terpenting adalah penyiapan operasi darat. "Jadi pasukan pasukan darat sudah diaktifkan kembali, disiagakan kembali mengingat 3 tahun terakhir ini relatif kebakaran hutan dan lahannya relatif kecil," pungkas Suharyanto.

Selain itu, perlengkapan penanganan Karhutla juga sudah mulai diaktifkan kembali dan ditambah dengan yang baru.(Tribun Network/abd/rin/wly)