TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto menanggapi kabar koalisi perubahan menunjuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.

Prabowo menuturkan hal itu merupakan bagian dari demokrasi.

Prabowo mengaku, pihaknya belum mendengar kabar Cak Imin ditunjuk jadi Cawapres Anies Baswedan.

Hal itu disampaikan Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat pada Kamis (31/8/2023).

"Ya inilah namanya demokrasi kita, demokrasi kita musyawarah."

"Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu."

"Tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja," kata Prabowo.

Prabowo juga menuturkan penentuan cawapres dari Koalisi Indonesia Maju nantinya akan diumumkan pada waktu yang tepat.

"Wakil presiden nanti saatnya ada," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat menyampaikan kabar terkini terkait dengan kondisi Koalisi Perubahan yang digagas bersama Partai NasDem dan PKS dalam mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, saat ini Anies Baswedan telah meneken kerja sama baru dengan pihak di luar Koalisi Perubahan dalam hal ini Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Anies dan Cak Imin dikatakan Teuku akan dipasangkan dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," kata Riefky dalam keterangan resminya, Kamis (31/8/2023).

Meski begitu, Riefky menyatakan kalau kerja sama itu merupakan atas kehendak pribadi dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh," ujar dia.

Riefky juga membenarkan soal adanya wacana duet Anies-Cak Imin dalam Pilpres 2024.

Hanya saja, Riefky mengklaim kalau Demokrat dipaksa untuk menyetujui perjanjian kerja sama itu.

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. la mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat "dipaksa" menerima keputusan itu (fait accompli)," tukas dia.(Tribunnews.com/Igman Ibrahim)