Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung memastikan bakal mengajukan perpanjangan cegah dan tangkal (cekal) terkait perkara dugaan korupsi pengadaan tower BTS BAKTI Kominfo.

Perpanjan cekal itu telah diajukan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung pada akhir Agustus 2023.

"Baru kok. Itu suratnya ada di kita akhir Bulan Agustus," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana saat dihubungi, Minggu (3/9/2023).

Katanya, hingga kini pengajuan perpanjangan cekal itu masih berada di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel).

Nantinya, pihak Jamintel akan meneruskan kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham.

"Perpanjangan pencegahan baru Nota Dinas Pidsus ke Jamintel. Tinggal diajukan ke Imigrasi untuk diperpanjang," kata Ketut.

Oleh sebab itulah hingga kini daftar pihak yang diajukan perpanjang cekalnya masih dirahasiakan Kejaksaan Agung.

Sabagai Kapuspenkum, Ketut pun berjanji akan mengabarkan perpanjangan cekal tersebut begitu sudah disetujui pihak imigrasi.

"Itu masih rahasia sifatnya. Nanti kalau sudah ada akan dirilis," ujarnya.

Sebagai informasi, pencekalan kasus BTS ini sebelumnya diperintahkan Majelis Hakim dalam persidangan eks Menkominfo Johnny G Plate dkk.

Saat itu hakim memerintahkan agar seluruh pihak yang menerima uang korupsi proyek tower BTS BAKTI Kominfo diajukan cekal. Terutama yang nama-namanya telah disebutkan dalam persidangan.

"Jangan biar lepas pak orang-orang ini.
sudah ngasih keterangan, kabur ke luar negeri. Perlu cekal itu ya," kata Hakim Ketua, Fahzal Hendri dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023).

Adapun pihak-pihak yang diminta cekal oleh hakim ialah para konsorsium beserta subkontraktornya.

Sebab, Majelis Hakim menghendaki adanya konfrontir antara konsorsium dengan pihak yang mengutip setoran berkedok commitment fee untuk poyek BTS 4G ini. Termasuk di antaranya Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Mukti Ali. Ketiganya kini telah menjadi terdakwa dengan Majelis Hakim yang berbeda.

Selain itu, hakim menginginkan mereka juga dikonfrontasi dengan Muhammad Yusrizki Muliawan, pemegang kendali power system dalam proyek BTS 4G ini. Dia pun tak lama lagi akan menjadi terdakwa, sebab kini perkaranya sudah di tangan penunutut umum.

Jika pihak konsorsium tak dicekal, maka ada kemungkinan mereka kabur ke luar negeri dan tak bisa dikonfrontasi dengan nama-nama yang diminta hakim.

"Siapa yang nerima-nerima uang tuh kan nanti bisa saja berkilah di belakang, 'Oh saya ndak pernah nerima uang,'" ujar Fahzal.

Kejaksaan Agung sendiri memang telah melakukan pencekalan terhadap 23 nama, termasuk pihak konsorsium dan subkontraktor proyek BTS 4G BAKTI Kominfo.

Namun, pencekalan itu telah kadaluarsa. Sebab mereka dicekal sejak November dan Desember 2022. Sementara masa pencekalan itu hanya berlaku 6 bulan.

"Keputusan tersebut dikeluarkan sejak 25 November 2022, 23 Desember 2022, dan 26 Desember 2022 selama 6 bulan karena dugaan keterlibatannya melakukan tindakpidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infraskturktur pendukug paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020 sampai dengan 2022," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/1/2023).