TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan kepada Ketua Umum PKB sekaligus bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Selasa (5/9/2023) pukul 10.00 WIB. 

Cak Imin diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 2012. 

Saat itu, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja (Menaker) periode 2009-2014 dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. 

Namun hingga pagi ini, Cak Imin belum memberikan konfirmasi terkait kehadirannya. 

KPK menyebut, surat pemanggilan sudah dilayangkan kepada Cak Imin. 

Baca juga: Cak Imin Bantah Pernyataan SBY soal Dalang di Balik Penetapan Cawapres Anies: Itu Informasi Salah

"Surat panggilan tersebut tertanggal 31 Agustus 2023 dan sudah dikirimkan kepada yang bersangkutan."

"Sejauh ini informasi yang kami peroleh, belum ada konfirmasi dari yang bersangkutan perihal kehadirannya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada Tribunnews.com, Selasa (5/9/2023). 

Ali Fikri juga menyebut pihaknya belum menerima surat dari Cak Imin terkait permintaan penundaan pemeriksaan hari ini. 

Ali menegaskan, siapapun yang dibutuhkan keterangannya oleh KPK wajib hadir. 

Jika berhalangan, kata Ali, maka yang bersangkutan harus memberikan alasan dan waktu penundaan yang jelas. 

"Hadir sebagai saksi merupakan kewajiban hukum."

"Namun bila memang tidak bisa hadir silakan dapat konfirmasi kepada tim penyidik disertai alasannya dan waktu kapan akan dapat hadir memenuhi panggilan dimaksud," ujarnya. 

Sementara itu, Cak Imin sebelumnya juga mengaku sudah mendapat surat panggilan KPK.

Namun, dirinya mengaku berhalangan hadir di pemanggilan KPK itu lantaran sudah jauh-jauh hari dijadwalkan menghadiri acara di Banjarmasin.