KPK Panggil Cak Imin Usai Deklarasi Cawapres, Nasdem: Ini Proses Hukum Atau Politik?
Pemanggilan oleh penyidik KPK tersebut tak lama berselang setelah Cak Imin mendeklarasikan diri sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024.
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengkritik langkah KPK memanggil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Pemanggilan oleh penyidik KPK tersebut tak lama berselang setelah Cak Imin mendeklarasikan diri sebagai calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Kritikan ke KPK tersebut dilontarkan Ketua DPP Partai Nasdem Effendy Choirie atau Gus Choi.
Menurut dia, pemanggilan Cak Imin oleh KPK setelah dideklarasikan sebagai cawapres berpasangan dengan capres Anies Baswedan aneh dan ajaib.
"Tiba-tiba begitu Cak Imin dideklarasikan sebagai cawapres, tiba-tiba muncul dari KPK. Terus kami yang waras, sehat wal afiat masa mengikuti begitu saja pikirannya dari KPK."
"Tentu ada pikiran yang berbeda, ini ada apa ini, ini betul proses hukum atau ini politik," ucap Gus Choi saat ditemui di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).
Gus Choi menilai KPK seperti ingin memenggal setiap langkah dari calon pemimpin bangsa yang berbeda. Dia mengingatkan, sebelum Cak Imin, nama Anies Baswedan juga sempat menjadi target KPK.
Baca juga: Elite NasDem Sindir KPK Aneh Bin Ajaib, Dulu Jegal Anies saat Nyapres, Kini Giliran Cak Imin
"Sebelumnya juga terjadi, Anies Baswedan yang urusan Formula E jelas tidak ada masalah apa-apa, digelar, enggak ada masalah, enggak ada yang salah, prosedur segala macam enggak ada."
"Kemudian seolah dipaksakan, itu terjadi, sementara banyak kasus lain yang didiamkan di depan mata," ungkapnya.
Gus Choi berharap, agar kedepan KPK dapat mempunyai pimpinan yang profesional.
Baca juga: Yenny Wahid Pastikan Tak Dukung Anies-Cak Imin, Kembali Singgung Orang yang Pernah Kudeta Gus Dur
Menurutnya, KPK juga harus memiliki pemimpin yang bukan menjadi alat politik kelompok tertentu. Bukan tanpa alasan, Gus Choi menyampaikan kritik terhadap pemimpin KPK.
Kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kementerian Ketenagakerjaan terjadi pada tahun 2012.
Laporan reporter Yolanda Putri Dewanti | Sumber: Warta Kota
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.