Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Baru-baru ini ramai soal kasus Susanto, pria lulusan SMA yang menipu sejumlah rumah sakit di Jawa dan Kalimantan dengan mengaku sebagai dokter.

Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) DR Dr Moh. Adib Khumaidi, SpOT mengatakan, penting mekanisme kredensial untuk menghindari adanya praktik yang dilakukan oleh dokter gadungan.

"Pada saat memberikan penugasan klinik atau kewenangan klinis kepada tenaga medis, dokter, maka ada satu proses yang sangat krusial dan sangat penting yaitu kredensial," ungkapnya pada konferensi pers virtual, Kamis (14/9/2023).

Proses kredensial bertunjuan memastikan apakah seorang dokter merupakan dokter yang teregistrasi baik di Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) maupun IDI.

Selain itu juga untuk memastikan rekam jejak seorang dokter yang bersangkutan baik rekam jejak kriminal maupun rekam jejak praktik.

Baca juga: Lulusan SMA, Dokter Gadungan Susanto Pernah Tangani Operasi Caesar, Berujung Grogi dan Salah SOP

"Proses kredensial ini bukan hanya pemeriksaan dokumen karena pemalsuan dokumen ini dengan kecanggihan teknologi saat ini akan dengan mudah," kata dr Adib lagi. 

Dr Adib juga mengatakan proses mekanisme kredensial ulang perlu dilakukan setiap setahun sekali.

Hal ini bertujuan untuk melakukan pengecekan kembali terhadap keaslian dokter dan kewenangan dokter.

Baik yang statusnya berubah menjadi dokter spesialis.

Ataupun yang sudah tidak dapat menjalani praktik sebagai dokter spesialis menjadi dokter umum.

Di sisi lain, menurut dr Adib organisasi profesi perlu dilibatkan dalam kredensial. 

Dr Adib menjelaskan pada proses kredensial, pihaknya juga memiliki tim internal profesi yaitu komite rekomendasi izin praktik. 

"Sehingga tugas organisasi profesi dilibatkan dalam suatu pemberian rekomendasi izin praktik. Kita bisa bertemu secara fisik untuk melihat apakah betul mereka dokter atau malah kemudian dokter gadungan," jelasnya. 

Ia pun berharap pemerintah melibatkan peran serta masyarakat, termasuk komponen masyarakat seperti organisasi profesi IDI.