TRIBUNNEWS.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM).

Adapun gugatan yang disampaikan pemohon yakni meminta agar masa berlaku SIM seperti layaknya e-KTP, seumur hidup.

"Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan, mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK, Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta pada Kamis (14/9/2023) dikutip dari YouTube Mahkamah Konstitusi.

Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih pun membeberkan alasan penolakan gugatan tersebut yaitu dalil dari pemohon agar masa berlaku SIM sama dengan e-KTP tidak dapat disamakan.

Hal tersebut, lantaran SIM adalah dokumen yang hanya diwajibkan bagi orang yang mengemudikan kendaraan bermotor.

"Di mana untuk mendapatkannya calon pengemudi tersebut harus memiliki kompetensi dalam mengemudi sesuai dengan jenis SIM yang dimohonkan, dan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan seperti usia, kesehatan, serta lulus ujian praktik dan tertulis dalam mengemudi," kata Enny.

Baca juga: Biaya Pembuatan SIM Internasional Tahun 2023, Lengkap Beserta Syarat dan Cara Daftarnya

Selain itu, SIM memiliki fungsi sebagai pendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

Hal ini, kata Enny, semakin menegaskan perbedaan mendasar dari SIM dan e-KTP.

"Menurut Mahkamah, meskipun antara KTP-el dan SIM adalah sama-sama dokumen yang memuat mengenai identitas, namun memiliki fungsi yang berbeda."

"Dalam hal ini, KTP-el adalah dokumen kependudukan yang kepemilikannya diwajibkan kepada semua Warga Negara Indonesia, sedangkan SIM merupakan dokumen surat izin dalam mengemudi kendaraan bermotor dan tidak semua warga Indonesia diwajibkan untuk memilikinya," jelasnya.

Enny mengatakan, perbedaan lain antara SIM dan KTP adalah KTP tidak memerlukan evaluasi secara berkala.

Evaluasi e-KTP tersebut, imbuhnya, hanya dilakukan jika ada perubahan identitas, hilang atau rusak.

"Maka pemilik KTP-el memiliki kewajiban untuk melaporkan dan memperbaharuinya atau menggantinya," kata Enny.

Sementara, penggunaan SIM begitu dipengaruhi kondisi dan kompetensi seseorang yang berkaitan keselamatan dalam berlalu lintas.

Alhasil, Enny mengatakan, MK menilai perlu adanya evaluasi dalam penerbitan SIM.

"Sejauh ini masa berlaku lima tahun tersebut dinilai cukup beralasan untuk melakukan evaluasi terhadap perubahan yang dapat terjadi pada pemegang SIM."

"Dalam batas penalaran yang wajar, kemungkinan terjadinya perubahan pada kondisi kesehatan jasmani dan rohani pemegang SIM dapat berpengaruh pada kompetensi atau keterampilan yang bersangkutan dalam mengemudi kendaraan bermotor," jelas Enny.

Selanjutnya, Enny mengatakan, kemampuan pengemudi juga memengaruhi bahwa yang bersangkutan masih layak atau tidak untuk memegang SIM.

Baca juga: Biaya Pembuatan SIM Baru dan Perpanjang, Berikut Syarat Pemohon SIM

Adapun kemampuan yang dimaksud, yaitu penglihatan, pendengaran, fungsi gerak, kemampuan kognitif, psikomotorik, dan/atau kepribadian pemegang SIM.

"Terlebih, dalam rentang waktu lima tahun juga terbuka kemungkinan terjadinya perubahan pada identitas pemegang SIM seperti nama, wajah, alamat, dan bahkan sidik jari."

"Hal ini sejalan dengan kondisi masyarakat modern yang diantaranya ditandai oleh tingkat mobilitas sosial dan geografis yang tinggi sehingga dapat menyebabkan perubahan pada aspek-aspek identitas tersebut," jelas Enny.

Kendati adanya penolakan, terjadi perbedaan alasan (concurring opinion) oleh hakim lain, yaitu Daniel Yusmic P. Foekh.

Daniel setuju dengan menolak gugatan pemohon, tetapi ia menilai perlu adanya evaluasi untuk pemegang SIM lansia.

"Saya berpendapat sama dengan mayoritas hakim konstitusi bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Namun ke depan kepada pembentuk undang-undang perlu dipertimbangkan adanya kebijakan afirmatif bagi kelompok usia lansia untuk diberikan SIM seumur hidup," ucapnya.

Sebelumnya, gugatan terkait masa berlaku SIM diajukan oleh warga Madiun, Jawa Timur bernama Arifin Purwanto.

Dalam permohonannya, Arifin menyebut, bahwa masa berlaku SIM selama lima tahun tidak memiliki dasar hukum serta tolok ukur yang jelas.

Selain itu, dirinya menilai perpanjangan SIM juga membuatnya rugi lantaran harus mengeluarkan biaya, tenaga, dan waktu untuk proses perpanjangannya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)