Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menko Polhukam Mahfud MD berdasarkan SK Nomor 63 Tahun 2023 telah menyerahkan Laporan Rekomendasi Agenda Percepatan Reformasi Hukum kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara Bogor Jawa Barat pada Kamis (14/9/2023).

Berdasarkan salinan dokumen resmi yang diunggah di laman resmi Kemenko Polhukam RI, polkam.go id, Tim Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Perundang-undangan atau Pokja 4 terdapat 10 poin rekomendasi.

Pertama, Tim merekomendasikan pembentukan tim penyusunan peta jalan pembentukan otoritas peraturan perundang-undangan di bawah Presiden.

Kedua, Tim merekomendasikan pembentukan tim, sebagai embrio, otoritas peraturan perundang-undangan, yang melakukan setidaknya tiga tugas.

Pertama, mengkaji peraturan perundang-undangan tingkat pusat di di bidang SDA

Kedua, me-review dan merekomendasikan pencabutan Perda yang bertentangan dengan HAM dan berisiko bagi kelompok rentan.

Ketiga, melakukan mediasi antar K/L/D jika terdapat pertentangan peraturan (conflicting regulations) dan merekomendasikan perubahan peraturan, jika ada permintaan.

Rekomendasi ketiga, yakni revisi/penggantian Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 12/2011 yang antara lain memuat 10 hal.

Pertama, pembatasan dikeluarkannya peraturan di bawah peraturan presiden.

Kedua, mewajibkan pembuatan naskah akademik, naskah urgensi, atau kajian akademik untuk semua jenis peraturan.

Ketiga, pembatasan penerbitan Perppu (tidak dapat dikeluarkan dalam masa sidang DPR) sambil memperkenalkan mekanisme pembentukan UU secara cepat (rost track), dengan tetap tunduk pada asas pembentukan dan tahapan, terutama partisipasi bermakna.

Keempat, transparansi prosedur izin prakarsa, terutama untuk izin yang tidak disetujui.

(Kelima) Meskipun metode omnibus memiliki beberapa hal yang positif, namun Pokja 4 memberikan usulan agar dilakukan pembatasan terhadap penggunaan metode omnibus," kata Ketua Pokja 4 Prof Susi Dwi Harijanti secara daring saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Jumat (15/9/2023).

Keenam, mekanisme pemantauan dan peninjauan Perda.

Ketujuh, pembentukan lembaga preview dan review.

Kedelapan, pengaturan standar minimal partisipasi masyarakat di setiap pembentukan peraturan termasuk dengan mengakomodir petisi untuk mengusulkan pembentukan peraturan.

Kesembilan, kejelasan kapan sebuah rancangan semua bentuk peraturan menjadi dokumen publik.

Kesepuluh, mekanisme pembuatan dokumen konsolidasi dan dokumen translasi resmi peraturan.

Rekomendasi keempat dari tim adalah pembentukan aplikasi tunggal dan terkonsolidasi untuk memastikan transparansi proses pembentukan dan publikasi peraturan tingkat pusat dan daerah, yang memuat, antara lain:

• naskah akademis
• rancangan peraturan dan peraturan yang telah diundangkan,
• notulensi pembahasan peraturan,
• serta mekanisme partisipasi publik.

Kelima, tim merekomendasikan perubahan Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materill agar mencakup uji formil dan dilakukan dengan proses terbuka serta memeriksa fakta.

"Keenam, perlu segera disusun SOP untuk mencegah keluarnya Perda bermasalah serta (ketujuh) SOP untuk menentukan sanksi pidana dalam pembentukan peraturan agar terdapat konsistensi," kata dia.

Kedelapan, identifikasi peraturan pelaksana UU yang belum dibuat dan perencanaanya.

Kesembilan, pembuatan dokumen peraturan terkonsolidasi bagi peraturan vang telah direvisi maupun di-judicial review.

Kesepuluh, pembuatan dokumen translasi resmi UU dan perjanjian internasional.

Tim Percepatan Reformasi Hukum yang beranggotakan 34 tokoh, akademisi dan perwakilan masyarakat sipil, itu merampungkan dokumen Rekomendasi Agenda Priorotas Percepatan Reformasi Hukum setelah bekerja kurang lebih tiga bulan.

Dokumen memuat rekomendasi agenda prioritas jangka pendek (hingga September 2024) dan jangka menengah (2024-2029).

Rekomendasi juga dibuat dengan memperhatikan masukan dari pertemuan konsultatif bersama 18 pimpinan Kementerian atau Lembaga terkait serta 32 organisasi masyarakat sipil.

Total lebih dari 150 rekomendasi jangka pendek dan menengah telah diusulkan Tim yang terdiri dari empat Kelompok Kerja (Pokja) tersebut.