TRIBUNNEWS.COM - Inilah sejarah, tema, dan logo Hari Perhubungan Nasional 2023.

Harhubnas atau Hari Perhubungan Nasional 2023 diperingati setiap 17 September, yang tahun ini jatuh pada Minggu (17/9/2023) hari ini.

Hari Perhubungan Nasional 2023 diperingati untuk mencapai tujuan bersama dalam empat sektor transportasi (Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian), yang terintegrasi dalam mewujudkan konektivitas di Indonesia.

Hari Perhubungan Nasional 2023 bukan semata-mata peringatan untuk mengenang hari kelahiran suatu lembaga, namun merupakan sebuah momentum mengingat kembali suatu peristiwa bersejarah di bidang perhubungan yang memberikan inspirasi bagi seluruh bangsa Indonesia.

Lalu, bagaimana awal mula diperingatinya Hari Perhubungan Nasional 2023 ini?

Simak sejarah awal mula diperingatinya Hari Perhubungan Nasional 2023 beserta tema dan logo peringatan ke-52, berikut ini.

Baca juga: 30 Link Twibbon Hari Perhubungan Nasional 2023, Beserta Cara Membuatnya

Sejarah Hari Perhubungan Nasional 2023

Mengutip laman Departemen Perhubungan, pada mulanya Kementerian Perhubungan pertama kali dibentuk dengan nama Departemen Perhubungan.

Departemen ini dibentuk dari gabungan antara Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum, yang dipimpin oleh seorang Menteri Abikusno Tjokrosuyoso (saat itu).

Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, karena urusan perhubungan dan pekerjaan umum kemudian berada di bawah dua pejabat yang berbeda.

Yaitu Kementerian Perhubungan dipimpin oleh Ir. Abdulkarim dan Kementerian Pekerjaan Umum di bawah pimpinan Ir. Putuhena.

Ketika Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia pada tanggal 19 Desember 1948, menyebabkan kondisi darurat dan berdapat pada departemen tersebut.

Dinas Telegrap sebagi salah satu Jawatan dalam Departemen Perhubungan berhasil menjalankan tugasnya yang sangat berdampak penting bagi kelangsungan tegaknya Indonesia saat itu.

Dinas Telegrap berhasil mengirim berita terakhir ke Bukittinggi yang ditujukan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara dari Presiden Soekarno yang isinya memberi wewenang untuk membentuk suatu pemerintahan darurat.