Oleh sebab itu, Adhiya meminta agar pemerintah meninjau kembali peran Bulog dalam rantai pasok beras untuk memastikan efektivitasnya dan menciptakan pasar beras yang tidak rentan terhadap fluktuasi harga.

"Salah satu kesulitan yang dihadapi Bulog adalah harga pembelian pemerintah (HPP) yang kurang fleksibel dan tidak relevan dengan harga pasar," kata Adhiya.

Keterlibatan Bulog terlibat di tingkat hulu dan hilir dalam rantai pasok beras ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016.

Masalah muncul karena di tingkat hulu, Bulog harus melakukan pengadaan beras dari petani.

Tidak seperti pihak swasta, Bulog harus membeli beras dengan semua tingkat kualitas dan menyimpan stok penyangga sebagai cadangan nasional di gudangnya.

"Bulog menggunakan biaya pemerintah saat bersaing dengan pihak swasta dalam pengadaan beras. Penugasan untuk menjaga stok nasional memunculkan biaya tambahan yang tidak sedikit."

Adhiya beserta pihaknya meminta kepada Presiden Jokowi agar Menteri Perdagangan dan Kepala Bulog untuk dievaluasi mengatasi persoalan ini.

"Jangan sampai masalah ijin berlarut larut, karena akan mengganggu stabilitas yang lain. Keduanya harus segera dipanggil dan dievaluasi untuk menyelesaikan persoalan ini," katanya.