Lebih jauh, pernyataan presiden bisa kita maknai juga sebagai bentuk intimidasi negara atau pemerintah atau rezim yang menimbulkan ketakutan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara di tengah situasi menuju Pemilu 2024.

"Kita juga khawatir dan juga melihat aksi spionase itu juga berindikasi atau berisiko menciderai prinsip luber dan jurdil. Aksi mata-mata dari badan intelijen itu bisa dipandang sebagau bentuk obstruksi, sebagai bentuk pelanggaran terhadap upaya penyuksesan Pemilu 2024," kata Haripin.

Data Intelijen Arah Politik Parpol

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengaku telah mengetahui apa yang diinginkan oleh partai-partai politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu dissampaikannya di hadapan relawan pendukungnya saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor pada Sabtu (16/9/2023).

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata dia.

Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang ia ketahui dari partai-partai politik itu.

Ia hanya menjelaskan bahwa informasi itu ia dapat dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya, baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," kata dia.