Komnas HAM Surati Pemerintah Agar Hadiri Rapat Penyelesaian Konflik Lahan Pulau Rempang Pekan Depan
Prabianto mengatakan pihaknya akan terus melakukan konfirmasi kehadiran pemerintah dalam rapat yang diagendakan pada Senin (25/9/2023) pekan depan.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komnas HAM RI Prabianto Mukti Wibowo mengatakan pihaknya telah mengirimkan undangan kepada pemerintah terkait rencana rapat membahas penyelesaian konflik lahan di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau.
Prabianto mengatakan pihaknya akan terus melakukan konfirmasi kehadiran pemerintah dalam rapat yang diagendakan pada Senin (25/9/2023) pekan depan.
"Sementara undangan sudah kita kirimkan. Tetapi konfirmasi kehadiran akan terus kita follow up," kata Prabianto usai konferensi pers di kantor Komnas HAM RI Jakarta pada Jumat (22/9/2023).
Baca juga: Tim Komnas HAM RI Tidak Dapat Melihat Secara Langsung Kondisi Tahanan di Pulau Rempang
Komnas HAM sebelumnya telah mengagendakan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait penyelesaian konflik antara pemerintah dan masyarakat di Pulau Rempang.
Wakil Ketua Komnas HAM RI Abdul Haris Semendawai mengatakan pertemuan tersebut diagendakan terkait temuan awal hasil pemantauan dan penyelidikan lapangan dan pra mediasi yang telah dilakukan Komnas HAM.
"Pertama adalah pertemuan koordinasi di kantor Komnas HAM yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2023 dengan mengundang pihak Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kepala BKPM, juga Menteri Investasi," kata Semendawai saat konferensi pers di kantor Komnas HAM RI Jakarta pada Jumat (22/9/2023).
"Kemudian Kemenko Bidang Perekonomian, KSP, Setneg, Menteri ATR/BPN, dan Kapolri untuk mendiskusikan penyelesaian bersama atas permasalahan tersebut," sambung dia.
