TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menilai pemerintah bertindak gegabah karena melarang social commerce TikTok Shop untuk berjualan.

Sebelumnya, pemerintah resmi melarang aktivitas jual beli di TkTok Shop imbas dari sepinya omzet pedagang tekstil Tanah Abang.

Kini, TikTok Shop hanya boleh mempromosikan produk saja.

Menanggapi hal ini, Cak Imin yang menjadi bakal calon wakil presden (bacawapres) Anies Baswedan tersebut, mengatakan pemerintah terkesan otoriter.

"Menurut saya, emergensi ya, darurat. Karena menghentikan bisnis tiba-tiba dengan regulasi ini, menurut saya, gegabah ya," ujar Cak Imin usai bertemu para pelaku penjualan online di kediamannnya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023), dikutip dari Wartakotalive.com.

Keputusan pemerintah tersebut, berpotensi merugikan 13 juta para pelaku pedagang online.

Baca juga: Teten Sebut Pemisahan TikTok Shop dan Medsosnya Tidak Akan Sulitkan Pedagang: Jangan Mau Dibodohi

Cak Imin bahkan meminta Menteri Perdagangan, Zulkifi Hasan alias Zulhas memberi waktu masa transisi.

"Misalnya satu bulan, dua bulan, tiga bulan, untuk mereka menuntaskan dulu nih investasi yang sudah ditanam, yang sudah dikeluarkan, jangan sampai merugikan 13 juta pelaku online seller," ujarnya.

"Mereka semua sangat terkejut tiba-tiba ada larangan, terutama larangan online seller di TikTok yang dikeluarkan oleh menteri perdagangan." 

"Kita semua taatlah apa pun keputusan pemerintah, tapi hendaknya proses pengambilan keputusan itu benar-benar menghayati, mengerti betul fakta 13 juta yang terlibat di dalam proses bisnis ini," jelas Cak Imin.

TikTok Indonesia Menyayangkan Keputusan Pemerintah

TikTok Indonesia menyayangkan keputusan pemerintah soal pelarangan TikTok Shop berjualan.

Karena keputusan ini akan berdampak kepada kehidupan penjual di TikTok Shop.

"Kami sangat menyayangkan terkait pengumuman hari ini," tulis TikTok Indonesia dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Rabu.

Meski demikian, TikTok Indonesia tetap menghormati peraturan dan hukum yang berlaku.

"Kami akan tetap menghormati peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia dan akan menempuh jalur konstruktif ke depannya," tulis TikTok Indonesia.

Sebagai informasi, peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023.

Baca juga: Kemendag Minta Masyarakat yang Punya Transaksi di TikTok Shop untuk Segera Diselesaikan

Permendag 31/2023 diketahui telah berjalan sejak Selasa (26/9/2023) lalu.

Permendag 31/2023 merupakan revisi dari Permendag 50/2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Dalam Permendag 31/2023, disebutkan bahwa social commerce hanya diperbolehkan memfasilitasi promosi barang atau jasa dan dilarang menyediakan transaksi pembayaran.

Kemudian, demi menjaga persaingan usaha yang sehat, social commerce wajib melakukan beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

1. Menjaga tidak ada hubungan antara sistem elektronik Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PSME) dengan yang di luar sarana PMSE.

2. Social commerce wajib menjaga data pengguna media sosial dan tidak boleh digunakan untuk PMSE atau perusahaan afiliasi.

Untuk diketahui, Zulhas memberi TikTok Shop waktu satu pekan untuk menghentikan transaksi jual beli, sejak Permendag berlaku pada Selasa.

Sebenarnya, TikTok Shop sudah tidak boleh melakukan transaksi sejak hari itu.

Namun, Zulhas memberi TikTok Shop waktu selama sepekan karena saat ini masih waktu sosialisasi.

(Tribunnews.com/Rifqah/Endrapta) (Wartakotalive.com/Yolanda)