TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengkritik terkait masih adanya impor pangan yang dilakukan Indonesia.

Hal ini disampaikannya saat berpidato di Rakernas PDIP yang digelar di JIExpo, Jakarta pada Jumat (29/9/2023).

Awalnya, Megawati mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan impor pangan hingga mencapai Rp 300 triliun untuk tiap tahunnya.

“Konsumsi gandum diperkirakan akan meningkat jadi 50 persen di tahun 2030, ketergantungan terhadap suplai pangan dunia juga nampak pada impor pangan yang mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun,” ujarnya dikutip dari YouTube PDI Perjuangan.

Dengan adanya hal tersebut, Megawati meminta agar penyelesaiannya tidak dilakukan dengan cara teknokratis saja.

Baca juga: Megawati Jemput Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin di Rakernas IV PDIP

Presiden ke-5 RI itu pun meminta agar pemerintah Indonesia harus berkomitmen bersama rakyat untuk berdiri sendiri di bidang pangan.

“Persoalan pangan tidak hanya bisa dijawab secara teknokratis, sebab masalah pangan sangat erat dengan aspek ideologis tentang keberpihakan, tentang komitmen Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri di bidang pangan, dan tentang petani sebagai orientasi kebijakan terpenting,” jelasnya.

Selanjutnya, Megawati pun mengutip pernyataan Presiden pertama RI, Soekarno soal pangan.

Ia pun menganggap bahwa apa yang dikatakan Soekarno terkait kritik soal impor pangan bisa menjadi introspeksi.

“Karena itu lah apa yang disampaikan Bung Karno bahwa ‘Dari lidah perut rakyat Indonesia tidak boleh terjajah oleh makanan impor’, bisa menjadi bahan autokritik atas fraksis ideologi di bidang pangan,” ujarnya.

Selanjutnya, Megawati mengungkit soal topik lainnya yaitu soal tagline fakir miskin dan anak-anak terlantas harus dipelihara negara.

Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi perintah UUD 1945 dan konstitusi sehingga wajib untuk dilaksanakan.

“Itu adalah ucapan Undang-Undang Dasar 1945. Saya mengatakan mungkin kalau ada yang tidak setuju berarti tidak setuju pada kata-kata di dalam Undang-Undang Dasar 1945, perspektif ideologis inilah yang harus kembali dibumikan ke dalam prakteknya.”

“Dengan panduan ideologis ini dapat dirancang teknokratis dan fokus gimana mengurangi ketergantungan kita pada impor kedelai, daging sapi, hortikultura, bawang putih, garam, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Baca juga: Disambut Ganjar, Megawati Ditemani Prananda Prabowo Tiba di Arena Rakernas IV PDIP