Dua Menteri NasDem Terseret Kasus Korupsi, PKS: Politik Tebang Pilih oleh Rezim
PKS menganggap dibidiknya dua menteri NasDem oleh KPK adalah wujud politik tebang pilih yang dilakukan oleh rezim Presiden Jokowi.
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Wahyu Gilang Putranto
TRIBUNNEWS.COM - Juru bicara PKS, Pipin Sopian menuding adanya politik tebang pilih yang tengah dilakukan oleh rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait terseretnya dua menteri Kabinet Indonesia Maju yang terseret kasus korupsi yaitu mantan Menkominfo, Johnny G Plate dan terbaru adalah Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo.
"Kami melihat dengan proses hukum yang dialami oleh mitra kami dari Partai NasDem, sebelumnya Pak Johnny Plate, kemudian hari ini yang disasar Pak Yasin Limpo, tentu ini menunjukkan politik tebang pilih yang dilakukan oleh pihak tertentu terutama rezim," katanya dalam Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (2/10/2023).
Pipin pun menduga kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah dikendalikan pemerintah lewat beberapa peristiwa seperti revisi UU KPK hingga tidak lulusnya 75 pegawai KPK dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) beberapa waktu lalu.
Lewat rangkaian peristiwa ini, Pipin menuding bahwa KPK sedang dijadikan alat politik oleh pemerintah untuk menekan lawan politik.
"Bahwa ada upaya menggunakan KPK untuk sebagai alat politik untuk menekan pihak-pihak lawan politik. Ini yang dirasakan publik."
"Kenapa hanya kasus yang dialami oleh lawan politik atau di luar pemerintahan yang kemudian ini menjadi satu fenomena yang memperlihatkan hukum kita tidak adil bagi semua," kata Pipin.
Baca juga: Harga Senpi yang Ditemukan di Rumah Dinas Syahrul Yasin Limpo, Merek Tanfoglio Capai Rp77 Juta
Dia lalu membandingkan kinerja KPK terkait tidak kunjung ditangkapnya buronan kasus dugaan suap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, Harun Masiku.
Selain itu, Pipin juga membandingkan dengan kasus mega korupsi e-KTP yang disebutnya turut menyeret salah satu capres saat ini.
Dua kasus ini, sambungnya, semakin menegaskan bahwa ada upaya pemerintah untuk mengendalikan KPK sebagai alat politik.
"Jadi bagi kami tentu persepsi publik, oh jadi begini ya caranya. Jadi kami melihat secara umum untuk melakukan skenario tebang pilih politik untuk kepentingan politik dan urusan pencapresan," ujarnya.
Seperti diketahui, Johnny G Plate menjadi menteri dari NasDem pertama yang terseret kasus korupsi BTS 4G dan kini telah berstatus terdakwa.
Sementara, terbaru Syahrul Yasin Limpo menjadi menteri kedua dari NasDem yang dibidik KPK terkait dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
KPK pun telah melakukan pemeriksaan terhadap Syahrul Yasin Limpo pada 19 Juni 2023.
Geledah Rumah Dinas Syahrul Yasin Limpo, Temukan Uang Miliaran Rupiah dan Senpi
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.