TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara PKS Pipin Sopian menduga ada politisasi di balik pengusutan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyeret Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. 

Sopian menuding ada praktik politik tebang pilih yang tengah dilakukan KPK. 

Dugaan Sopian tersebut muncul berkaca dari rangkaian kasus yang diusut KPK dan sengkarut lembaga anti rasuah itu belakangan ini. 

Ia mengaku heran dengan terseretnya dua menteri Kabinet Indonesia Maju secara berturut-turut di kasus korupsi, yaitu mantan Menkominfo, Johnny G Plate dan Mentan Syahrul Yasin. 

"Kami melihat dengan proses hukum yang dialami oleh mitra kami dari Partai NasDem, sebelumnya Pak Johnny Plate, kemudian hari ini yang disasar Pak Yasin Limpo, tentu ini menunjukkan politik tebang pilih yang dilakukan oleh pihak tertentu terutama rezim," kata Sopian, Senin (2/10/2023) dikutip dari YouTube KompasTV. 

Baca juga: VIDEO Polda Metro Jaya Koordinasi dengan Baintelkam Polri Cek Legalitas 12 Senpi di Rumdin Mentan

Sopian menduga Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) tengah dikendalikan oleh pihak tertentu lewat sejumlah peristiwa.

Diantaranya, seperti revisi UU KPK hingga tidak lulusnya 75 pegawai KPK dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) beberapa waktu lalu.

"Saya lihat sejak awal bagaimana pertarungan revisi UU KPK, pemilihan pimpinan KPK, selanjutnya terkait 75 penyidik KPK tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan." 

"Ini adalah rangkaian yang kita lihat, kalau hanya satu fase saja lain cerita. Ini rangkaian lengkap KPK berusaha untuk dalam tanda kutip dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu, saya rasanya fenomena ini adalah kelanjutan," ujarnya. 

Akan hal tersebut, Sopian menilai bahwa KPK sedang dijadikan alat untuk menekan lawan politik.

"Ada upaya yang menggunakan KPK untuk sebagai alat politik, unyuk menekan lawan-lawan politik." 

"Kenapa hanya kasus hanya dialami lawan politik dan berada di luar pemerintahan, Ini jadi fenomena yang menunjukan hukum tak adil bagi semua," ujar Sopian. 

Sopian pun menyinggung kasus eks politikus PDI Perjuangan (PDIP) Harun Masiku yang saat ini dinilai tak jelas kelanjutannya. 

Harun Masiku sendiri merupakan salah satu tersangka KPK atas dugaan suap yang berstatus sebagai daftar pencarian orang (DPO). 

Harun Masiku menjadi buron sejak 2020 hingga sekarang atau tiga tahun lamanya.

Harun Masiku dijadikan tersangka oleh KPK karena diduga menyuap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

"Kenapa seorang Harun Masiku hingga saat ini tak ada tindak-lanjutya," ucapnya. 

Sopian menduga tebang pilih politik ini sengaja dilakukan menjelang kontestasi Pilpres 2024. 

"Ada skenario untuk melakukan tebang pilih politik dan ini untuk pencapresan," ucapnya. 

KPK Bantah Ada Unsur Politik 

Sementara, Juru Bicara KPK Ali Fikri sebelumnya telah menegaskan bahwa pengusutan kasus dugaan korupsi Kementan adalah murni penegakan hukum dan tak ada kaitannya dengan politik. 

Ali tak menampik bahwa di tahun politik, apapun penegakan hukum yang dikerjakan KPK selalu diseret dan dikaitkan dengan unsur politik. 

"Apakah ini ada kaitannya dengan unsur politis, kami juga berulang kali sampaikan kepada masyarakat bahwa kami sadar betul karena ini menjelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti akan selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan," kata Ali, Jumat, di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (29/9/2023), dikutip dari Breaking News KompasTV. 

Ali menegaskan, KPK bakal mempertanggung jawabkan di Pengadilan seluruh proses penyidikan yang dilakukan. 

"Di sana (di Pengadilan) seluruh proses akan kami pertanggung jawabkan seluruh proses penyidikan yang KPK lakukan," tegasnya. 

Pengusutan kasus dugaan korupis di Kementan ini, kata Ali, juga sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum ramai kontestasi politik. 

Adapun mengenai penyelidikan oleh KPK di lingkungan Kementan ini telah dimulai awal tahun 2023.

Kasus dugaan korupsi ini berawal dari laporan masyarakat.

"Kami pastikan bahwa ini murni proses penegakan hukum, terlebih jauh hari kami sudah melakukan proses penyelidikan, bahkan menerima laporan masyarakat dari tahun lalu."

"Kami tegaskan tentu yang KPK lakukan adalah proses yang berhubungan dengan penegakan hukum," tuturnya.

(Tribunnews.com/Milani Resti)