Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjawab pertanyaan wartawan terkait isu reshuffle kabinet yang tengah berhembus saat ini.

Mahfud mengatakan, reshuffle kabinet sepenuhnya wewenang Presiden Joko Widodo.

Namun demikian, menurut perasaannya dan sejauh keterlibatannya di kabinet tidak sesuatu pun yang terganggu sampai saat ini.

Baca juga: Besok Rabu Pon, Wacana Reshuffle Mencuat Usai Jokowi Bertemu SBY, Demokrat Masuk Kabinet?

"Nggak tahu. Reshuffle itu wewenang sepenuhnya presiden. Tapi perasaan saya dan keterlibatan saya, di kabinet itu nggak ada sesuatu pun yang terganggu. Sampai saat ini," kata Mahfud usai acara di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat pada Selasa (3/10/2023).

"Sehingga saya tidak melihat ada tanda-tanda reshuffle. Tapi presiden tentu punya pertimbangan lain," sambung dia.

Ketika ditanya lebih jauh terkait dua nama menteri yang saat ini terseret dalam kasus hukum, Mahfud kembali menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Baca juga: Soal Isu Reshuffle, Gerindra Sebut Hak Prerogratif Presiden Jokowi Evaluasi Pembantu-pembantunya

"Saya enggak tahu lah, tunggu presiden saja, itu hak prerogatif presiden," kata Mahfud. 

Respons Presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya sudah berbicara soal isu perombakan kabinet atau reshuffle yang akan dilakukannya dalam waktu dekat. 

Presiden saat itu tidak membantah atau mengiyakan soal isu tersebut dan justru menanyakan sumber awal isu tersebut muncul.

"Denger dari mana," kata Jokowi  usai acara Istana Berbatik di Halaman Istana Merdeka, Jakarta pada Minggu malam (1/10/2023).

Sebelumnya santer terdengar isu akan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat. 

Nama-nama menteri yang terseret kasus hukum dikabarkan akan diganti oleh Presiden Jokowi.

Baca juga: Wacana Reshuffle Kabinet, PKB: Presiden Jokowi Paham yang Terbaik untuk Pemerintahan

Meskipun demikian belum ada konfirmasi resmi reshuffle kabinet tersebut akan dilakukan.

Sejumlah menteri yang terseret kasus hukum di antaranya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). 

KPK juga telah melakukan penggeledahan Kantor Kementerian Pertanian di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 

Tak hanya itu, KPK juga telah menggeledah rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan.

Selain SYL, nama Menpora Dito Ariotedjo yang terseret pusaran perkara korupsi pengadaan BTS 4G di Kominfo juga dikabarkan akan direshuffle.

Nama Dito disebut saksi mahkota yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa (26/9/2023).

Ia disebut menerima aliran dana untuk mengamankan perkara kasus korupsi BTS 4G Kominfo.

Terkait hal tersebut Dito telah membantahnya. 

Dito mengatakan telah menyampaikan duduk permasalahan tersebut secara resmi ke aparat penegak hukum.

"Oh semua sudah disampaikan secara resmi dan formil," kata dia usai menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta pada Minggu (1/10/2023).

Ia mengaku tidak ambil pusing dengan kabar dirinya akan terkena perombakan kabinet atau reshuffle. 

Menurut dia jabatan merupakan amanah yang bisa datang kapan saja.

"Ah jabatan kan datang kapan saja bisa diambil kapan saja," kata dia.

Ia mengatakan dirinya saat ini fokus bekerja dan tidak memikirkan soal isu perombakan kabinet atau yang lainnya.

"Kita yang penting kerja yang terbaik saja, Mas," kata dia.