Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai tak kondusif bila reshuffle atau perombakan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilakukan saat ini.

"Reshuffle dalam situasi sekarang ya tentu saja kurang kondusif," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Hasto mengatakan saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan dan pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) akan dibuka mulai 19-25 Oktober 2023.

Menurutnya, momentum ini baiknya digunakan untuk percepatan terhadap seluruh target-target program strategis yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi.

"Kemudian melakukan evaluasi-evaluasi secara konstruktif untuk nantinya diberikan kepada pemerintahan yang akan datang," ujar Hasto.

Namun, Hasto menuturkan reshuffle bisa saja dilakukan bila ada menteri yang tersangkut masalah hukum atau berhalangan tetap.

"Kecuali ada menteri yang karena aspek-aspek hukum atau berhalangan tetap itu reshuffle dapat dilakukan," ucapnya.

"Atau presiden juga memiliki opsi dalam menugaskan menteri-menteri yang lain untuk bertindak sebagai menteri ad interim," sambung Hasto.

Lebih lanjut, dia menambahkan reshuffle kabinet tetap saja hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Tapi sepenuhnya terkait dengan reshuffle kami serahkan kepada bapak Presiden Jokowi karena itu hak prerogatif beliau," imbuhnya.

Isu reshuffle kembali muncul setelah (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dikabarkan telah dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demokrat sebagai partai oposisi pemerintah pun dirumorkan akan bergabung dalam Kabinet Jokowi.