Presiden Jokowi Singgung Waktu ASN Habis Digunakan untuk Ngurus SPJ
Menurut Presiden sistem birokrasi sekarang ini membuat orientasi para Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya menyiapkan SPJ.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal rumitnya mengurus Sistem Pertanggungjawaban dalam penggunaan keuangan negara yang sering dikenal dengan SPPD atau SPJ.
Jokowi menyinggung hal itu dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KORPRI di Ancol, Jakarta, Selasa, (3/10/2023).
Menurut Presiden sistem birokrasi sekarang ini membuat orientasi para Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya menyiapkan SPJ.
"Saya sampaikan ke Menkeu, bu ini sistem harus dirombak harus diubah sehingga orientasi ASN kita tidak menyiapkan SPJ," katanya.
Presiden mengaku pernah melihat ada kepala sekolah dan guru bekerja hingga tengah malam.
Setelah dilihat mereka bekerja bukan menyiapkan pembelajaran untuk esok hari, melainkan menyiapkan SPJ.
"Jadi orientasi jangan sampai kerja sampai tengah malam, saya pernah ke daerah saya lihat kok kepala sekolah dan guru kerja sampai malam-malam urusan apa? Saya cek. SPJ! Bukan urusan menyiapkan merencanakam kegiatan belajar mengajar, tali urusannya SPJ," kata Jokowi.
Baca juga: Negara Disebut Tak Punya Uang Naikkan Gaji ASN/TNI-Polri, Prabowo: Kejar yang Tidak Mau Bayar Pajak
Kepala negara mengatakan bahwa menyiapkan SPJ wajib tapi jangan sampai menghabiskan waktu kerja.
Presiden kemudian menyinggung prosedur dari pusat yang mana terdapat 43 tahap dalam penyusunan SPJ.
Belum lagi ditambah prosedur tahapan dari provinsi dan kota.
"Karena dari pusat cuma 43 begitu sampai provinsi, begitu sampai kabupaten dan sampai kota bisa sampai 120-an (SPJ). Beranak pinak, bener gak? Siapa yang bilang tidak bener tunjuk jari. Saya beri sepeda. Karena kenyataannya seperti itu," katanya.
Oleh karena itu, kata Presiden, perlu ada perombakan sistem birokrasi di Indonesia.
Sehingga waktu ASN dipakai untuk mengurus hal yang penting.
Misalnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, menekan inflasi, serta mengurangi kemiskinan.
"Karena yang dibutuhkan memang itu. Bukan kejebak pada rutinitas harian yang SPJ, SPJ, SPJ, prosedur, prosedur, prosedur," katanya.
