Jokowi: Jika Data Digital Tak Terproteksi, Presiden 2029 Bisa Ditentukan Negara Lain

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti pemanfaatan data pribadi yang tak terproteksi dari sebuah platform digital. 

Sebab kata Jokowi, meneruskan bisikan dari pakar digital, jika data tersebut tak terproteksi, maka bisa saja presiden Indonesia tahun 2029 mendatang ditentukan oleh negara lain pemilik platform digital tersebut. 

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada peserta program pendidikan Lemhannas Tahun 2023, di Istana Negara Jakarta, seperti disiarkan Youtube Kompas TV, Rabu (4/10/2023). 

"Ada yang menyampaikan, pakar digital kita, membisiki, pak ini hati-hati, kalau kita tidak proteksi data-data digital kita bisa-bisa nanti 2029 yang menentukan presiden itu mereka," kata Jokowi. 

Ia pun menjelaskan bahayanya data digital yang tak terlindungi di era perkembangan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), mesin learning, dan big data analytics. 

Kemajuan teknologi tersebut bisa memprediksi perilaku manusia. Bahkan tak menutup kemungkinan masuk ke ranah politik dan mengarahkannya ke pilihan politik tertentu hanya bermodal data dan informasi.

Jokowi mencontohkan sebuah platform aplikasi yang bisa mempelajari dan membaca perilaku konsumennya.

Dari data perilaku itu, platform tersebut bisa menentukan keinginan, mood, hingga mengarahkan konsumen ke barang tertentu untuk dibeli.

Baca juga: Gubernur Lemhannas Wanti-Wanti Adopsi Teknologi dari Pengusung yang Tidak Terlalu Peduli Demokrasi

"Betapa sangat berbahayanya yang namanya perilaku konsumen, perilaku masyarakat itu bisa di detect sangat akurat," kata dia.

"Sekali lagi, data informasi aset pasar itu adalah emas, berliannya dunia digital. Karena sekarang ini eranya AI, era big data analitik, era mesin learning yang bisa memprediksi perilaku manusia, dan bahkan kalau sudah masuk politik bisa mengarahkannya hanya bermodalkan data dan informasi," lanjut Jokowi.