Sindir Satu Aplikasi, Jokowi Tegaskan Ogah Kena Penjajahan Perdagangan Digital
Jokowi meminta semua pihak fokus terhadap kedaulatan digital, dan mengejar penerapan regulasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas menyatakan tak mau Indonesia terkena penjajahan dan kolonialisme era modern pada bidang perdagangan dan ekonomi.
Untuk itu Jokowi meminta semua pihak fokus terhadap kedaulatan digital, dan mengejar penerapan regulasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi.
"Nggak mau saya terkena penjajahan era modern, jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini. Kita nggak sadar tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi," kata Jokowi saat memberikan arahan kepada peserta program pendidikan Lemhannas Tahun 2023, di Istana Negara Jakarta, seperti disiarkan Youtube Kompas TV, Rabu (4/10/2023).
Jokowi kemudian mencontohkan sebuah e-commerce yang berisi 90 persen barang impor dan membanderolnya dengan harga murah.
Bahkan Jokowi menemukan ada baju yang dijual hanya Rp5 ribu.
Baca juga: Jokowi Akui Pemerintah Terlambat Atur Perdagangan Digital, Singgung TikTok Shop?
Menurutnya praktik semacam itu merupakan bentuk dari predatory pricing atau menjual barang di bawah harga produksi, membakar uang demi bisa menguasai data dan perilaku konsumennya.
"Kalau produk kita sendiri kita taruh di e-commerce masih bagus, tapi 90 persen barang impor.
Karena harganya sangat murah, bahkan baju kemarin ada yang dijual Rp5 ribu. Artinya di situ ada predatory pricing, udah mulai bakar uang, yang penting menguasai data, menguasai perilaku," kata dia.
Ia juga mendapat informasi bahwa ada sebuah aplikasi yang hanya dalam hitungan bulan, sudah memiliki 123 juta pengguna.
Pembelian barang pada aplikasi tersebut juga terbilang begitu masif.
Hal ini bisa terjadi karena aplikasi tersebut memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk membaca dan memprediksi kemana arah, mood dan perilaku penggunanya.
Jokowi pun mengakui pemerintah terlambat untuk melakukan pengaturan terhadap hal tersebut.
"Artinya apa, perilaku konsumen kita sudah dipegang, moodnya mau kemana sudah dipegang, arahnya mau kemana sudah bisa ditebak. Dan kita terlambat," kata Jokowi.
