TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menyambut perayaan Milad ke-118, Syarikat Islam (SI) akan menyelenggarakan Silaturahmi dan Pengajian Nasional pada hari Sabtu (7/10/2023), di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat dengan tema “Meneguhkan Peran Syarikat Islam Dalam Membangun Bangsa”. 

Silaturahmi dan Pengajian Nasional tersebut menurut Sekretaris Jenderal Syarikat Islam, Ferry Juliantono akan dihadiri sekitar 50 ribuan kaum Syarikat Islam yang berasal dari perwakilan seluruh Indonesia. 

Kegiatan tersebut kata Ferry, sekaligus menjadi ajang konsolidasi bagi Syarikat Islam dalam menghadapi perhelatan pemilu/pemilihan (kepala daerah) tahun 2024 mendatang yang eskalasinya sekarang kian meningkat.

"Dimana fenomena politik yang destruktif yang saling menjatuhkan, menyebarkan berita bohong (hoax), dan politik uang sudah masuk pada tahap yang mengkhawatirkan," ujar Ferry di Jakarta, Jumat (6/10/2023).

Sementara pada kesempatan yang sama Ketua Umum Syarikat Islam Prof. Hamdan Zoelva mengimbau kepada para kontestan maupun pendukungnya agar berperilaku politik secara beradab dan lebih mengedepankan adu gagasan yang bersifat konstruktif untuk kemajuan bangsa. 

Disamping itu bagi penyelenggara pemilu harus memastikan dirinya bekerja secara independen, imparsial, dan profesional sesuai kerangka hukum yang berlaku serta penyelenggara negara (TNI, POLRI, dan ASN) untuk menjaga netralitasnya. 

"Hal yang paling penting, bahwa pemilu bagi kaum Syarikat Islam harus dijadikan sebagai momentum terjalinnya persatuan ummat untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan damai," kata Hamdan.

Selain masalah pemilu, Hamdan Zoelva juga menyoroti fenomena penegakan hukum dewasa kini berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Hukum yang sejatinya diterapkan secara imparsial, berlaku kepada siapapun dan berkeadilan, bukan menindak para pihak yang berseberangan dengan selera yang memiliki kekuasaan. 

"Penegakan hukum, semestinya harus dilakukan tanpa pandang bulu, dan tak memihak yang dilakukan dengan mengedepankan prinsip prinsip-prinisp negara hukum yang berkeadilan," ujarnya.

Sementara menyoroti peringatan akan adanya krisis pangan dunia dari Food and Agriculture Organization (FAO) yang disebabkan karena perubahan iklim. Dimana sudah ada 22 negara membatasi ekspor bahan makanan dan pada sisi lain kondisi di dalam negeri yang sedang dilanda kemarau akan berpengaruh terhadap ketersediaan pangan.

"Oleh karena itu, pemerintah untuk segera menentukan langkah-langkah strategis memastikan ketersediaan pangan dalam negeri," tegas Hamdan.

Terkait dengan konflik agraria sebagai akibat kebijakan pembangunan ekonomi seperti yang terjadi di Pulau Rempang, Batam Kepulauan Riau, Hamdan meminta pemerintah untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan dengan memberikan hak untuk berpartisipasi dan berkontribusi.

Baca juga: Syarikat Islam: Upaya Kapolri Harus Didukung Agar Transformasi Kelembagaan Lebih Baik

"Karena itu pendekatan dialog kepada masyarakat menjadi kata kunci sebagai penghargaan terhadap masyarakat hukum adat," ujar mantan Ketua MK ini.