TRIBUNNEWS.COM - KPK hingga kini masih belum menetapkan status mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang diduga terlibat kasus korupsi di lingkungan Kementan.

Padahal sebelumnya KPK telah melakukan penggeledahan di dua rumah milik Syahrul Yasin Limpo yang berada di Makassar.

Kasus dugaan Korupsi di Kementan ini pun menjadi sorotan publik hingga membuat Syahrul Yasin Limpo memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Mentan.

Belum usai kasus dugaan korupsi tersebut, publik kini juga menyoroti soal kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Pimpinan KPK kepada Syahrul Yasin Limpo.

Pasalnya nama Ketua KPK Firli Bahuri turut terseret dalam kasus dugaan pemerasan tersebut.

Ditambah lagi kini muncul foto Firli Bahuri dan Syahrul Yasin Limpo di salah satu GOR Badminton.

Sehingga membuat publik bertanya-tanya, apakah Firli Bahuri terlibat dalam kasus Syahrul Yasin Limpo atau tidak.

Menanggapi hal tersebut, Pimpinan KPK Periode 2015-2019, Saut Situmorang mengatakan pemerintah kini harus mengembalikan kepercayan publik pada KPK.

Pasalnya masalah kepercayaan publik ini menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah.

"Kalau mau baik dan tidak menimbulkan keraguan di publik, karena kan ini sekarang kita Indonesia ini bicara soal trust."

Baca juga: Pamit SYL ke Jokowi di Istana: Lapor Hasil Kinerja dan Penghargaan hingga Janji Jalani Proses Hukum

"Ini kita bicara soal kepercayaan," kata Saut dalam tayangan Program 'Sapa Indonesia Pagi' Kompas TV, Senin (9/10/2023).

Untuk itu, Saut mengimbau Presiden Jokowi untuk menonaktifkan sementara jabatan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK.

Mengingat KPK ini adalah lembaga yang berada di bawah pemerintah.

Dengan dinonaktifkannya jabatan Firli, maka ia bisa fokus terlebih dulu dengan kasus hukum yang menyeret namanya itu.

Baca juga: Pengamat Sarankan Spekulasi Soal Dugaan Firli Bahuri Peras Eks Mentan SYL Dihentikan, Apa Alasannya?

Kemudian jika Firli tidak terbukti bersalah dalam kasus ini, maka nama baiknya akan dipulihkan kembali.

"Ya sebaiknya memang Presiden dengan bijak, karena KPK dibawah pemerintah, dia (Ketua KPK, Firli Bahuri) untuk istirahat dulu."

"Tapi kemudian kalau tidak terbukti, nama baiknya dipulihkan," ungkap Saut.

Baca juga: Sosok Andi Tenri Natassa Istri Kapolrestabes Semarang, Keponakan SYL, Putri Indonesia 2011

Firli Buka Suara

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengakui adanya pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian (Pertanian) Syahrul Yasin Limpo (SYL), sebagaimana foto yang beredar di masyarakat.

Namun, Firli mengeklaim bahwa pertemuan tersebut terjadi sebelum KPK menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Firli menyebut KPK memulai penyelidikan di Kementan sekira Januari 2023.

"Sedangkan pertemuan di lapangan bulu tangkis antara saya dengan Menteri Pertanian saat itu, Saudara Syahrul Yasin Limpo, terjadi sebelum periode tersebut, tepatnya yaitu sekitar pada tanggal 2 Maret 2022. Dan itupun beramai-ramai di tempat terbuka," kata Firli lewat keterangan tertulis, Senin (9/10/ 2023 ).

Baca juga: Beredar Foto Firli Bahuri Bertemu SYL, DPR Ingatkan Kode Etik Pimpinan KPK

"Maka dalam waktu tersebut, status Saudara Syahrul Yasin Limpo bukan tersangka, terdakwa, terpidana ataupun pihak yang berperkara di KPK," lanjutnya.

Firli mengatakan pertemuan itu bukan atas inisiasi maupun undangan darinya.

Firli menegaskan dirinya tidak melakukan pemerasan terkait penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan sebagaimana yang ditudingkan.

Purnawirawan jenderal bintang tiga polisi itu merasa diserang balik oleh koruptor.

"Begitu banyak perkara korupsi yang sedang diselesaikan KPK. Sangat mungkin saat ini para koruptor bersatu melakukan serangan, apa yang kita kenal dengan istilah when the corruptor strike back, namun kami pasti akan ungkap semua," katanya.

Baca juga: Potensi Konflik Kepentingan, DPR Minta Foto Viral Firli Bahuri Bertemu SYL Ditindaklanjuti

Firli Bahuri kini telah dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku terkait pertemuannya dengan SYL.

Laporan dilayangkan oleh Komite Mahasiswa Peduli Hukum.

Sementara itu, ada pengaduan masyarakat di Polda Metro Jaya perihal dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terkait penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan.

Penyidik Polda Metro Jaya baru saja menaikkan status laporan tersebut ke tahap penyidikan.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Ilham Rian Pratama)

Baca berita lainnya terkait Dugaan Korupsi di Kementerian Pertanian.