Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membantah adanya pembahasan jatah kursi menteri saat Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

AHY menegaskan, tak ada pembahasan perihal istilah tukar guling yang diterima Demokrat untuk menempati kursi menteri jika mendukung cawapres tertentu di Pilpres 2024.

"Yang pasti tidak benar jika ada informasi yang beredar kalau pertemuan itu berbicara tentang semacam tukar guling. Bahwa jika kita (Demorkat) mendukung cawapres tertentu, maka Demokrat akan mendapat jatah menteri," kata AHY dalam keterangan tertulisnya usai menggelar rapat pleno DPP Demokrat, Jumat (13/10/2023) sore.

Baca juga: AHY Sebut Pertemuan SBY dengan Jokowi Atas Permintaan Ketua Umum Parpol Koalisi Pendukung Prabowo

"Tidak benar 100 persen, tidak ada pembicaraan terkait itu," tegasnya.

AHY mengatakan, pihaknya tidak mau melangkahi kewenangan dan hak dari Jokowi.

Sebab, urusan merombak dan mengganti menteri di kabinet, kata dia, merupakan hak prerogatif dari seorang presiden.

Baca juga: Presiden Jokowi Duduk Diantara Prabowo dan SBY Saat Upacara Parade Senja Dalam Rangka HUT Ke-78 TNI

"Kalau urusan kabinet, tentu semua itu menjadi hak prerogatif Presiden. Jadi hanya Bapak Presiden yang bisa mengutarakan hal itu," tukas AHY. 

Sebagai informasi, pertemuan antara SBY dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terjadi pada Senin (2/10/2023) silam.

Dimana pertemuan itu terjadi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat yang dimana SBY menyambangi Presiden Jokowi.

Dalam pertemuan itu, sempat beredar kabar adanya pembahasan perihal nama kader Demokrat masuk ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Kabar itu semakin diperkuat dengan berhembusnya kabar kalau Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle menterinya yang bermasalah.