TRIBUNNEWS.COM – Saat pemilu 2019 lalu, peredaran berita hoaks sangat masif sehingga menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu.

Untuk memitigasi hal itu tidak terulang kembali, Bawaslu RI menggandeng sejumlah stakeholder dalam kolaborasi meredam peredar berita hoaks pemilu 2014.

"Kami berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), platform media sosial, media massa, dan content creator serta juga membentuk gugus tugas kampanye bersama KPI, KPU dan Dewan Pers,” ujar Anggota Bawaslu RI, Herwyn Malonda.

Herwyn mengimbau agar semua elemen masyarakat dan semua elemen terkait bergandengan tangan mengawasi setiap tahapan pemilu 2024.

Pihaknya memprediksi, puncak peredaran berita hoaks akan muncul di masa kampanye pemilu, yakni dua bulan sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara.

"Bahkan nanti bisa juga penyebaran berita hoaks dilakukan agar masyarakat menolak hasil pemilu,” ujarnya.

Sejauh ini, pihaknya telah melakukan media monitoring dan mempublikasikan informasi edukasi kepemiluan secara masif untuk meredam maraknya peredaran hoaks yang diprediksi akan semakin meningkat jelang hari H pemilihan 14 Februari 2024.

Baca juga: Menkominfo Bentuk Satgas BAKTI Kominfo untuk Percepat Penyelesaian BTS 4G

KPU, Bawaslu, KPI dan Dewan Pers diketahui telah membentuk gugus tugas pengawasan konten media sosial untuk meminimalisir sumber berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian, dan isu suku ras, agama, antargolongan (SARA) yang kerap muncul di media sosial selama selama tahapan pemilu.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja berharap gugus tugas tersebut mempermudah dalam menyaring berita bohong di berbagai platform media sosial. 

"Gugus tugas dibentuk sebagai alat edukasi, sumber berita benar/positif untuk meminimalisir hoaks,” ucap Bagja.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menyambut baik dorongan Bawaslu untuk melakukan pencegahan hoaks dan disinformasi bersama-sama. Menurutnya, hal ini memang perlu gerakan cepat agar tidak cepat menyebar.

"Soal mekanisme yang cepat, harus take down jika ada (konten) yang kurang baik. Intinya kita harus sepakati, kalo ada konten begitu, langsung saja putuskan dalam waktu tertentu," kata Budi Arie.

Baca juga: Kemenkominfo Minta ASN Jaga Netralitas di Media Sosial Jelang Pemilu 2024

Data penyebaran hoaks di Pemilu 2019

Sebelumnya, dikutip dari laman Kominfo.go.id data sebaran hoaks pada Pemilu 2019 lalu. Jumlah hoaks terbanyak ditemukan pada bulan April 2019 yang bertepatan dengan momentum pesta demokrasi Pilpres dan Pileg. Khusus bulan April 2019 hoaks yang ditemukan sebanyak 501 hoaks, disusul bulan Maret berjumlah 453 dan bulan Mei 402 hoaks.

Sejak Agustus 2018, jumlah hoaks terus mengalami peningkatan hingga April 2019.  

Berikut rincian lengkap jumlah hoaks selama satu periode Agusutus 2018 hingga April 2019 saat pelaksanaan Pemilu berlangsung:

Agustus 2018 (25), September (27), Oktober (53), November (63), Desember (75), Januari 2019 (175), Februari (353), Maret (453), April (501), Mei (402), Juni (330), Juli (348), Agustus (271), dan September (280).

Kominfo juga merilis rekapitulasi isu hoaks menjelang Pemilu 2024. Dalam periode 19 Januari 2022 – 5 Oktober 2023 ditemukan total 81 hoaks yang beredar di dunia maya.

Baca juga: Genbest Talk di Banjarmasin, Kemenkominfo Dorong Generasi Muda Paham Stunting Sejak Dini

Bulan Agustus 2023 merupakan puncak beredaran hoaks tertinggi (18). Sepanjang tahun 2023, jumlah hoaks per bulan yaitu: Januari (1), Februari (1), Maret (8), April (1), Mei (5), Juni (9), Juli (14), Agustus (18), September (13) dan Oktober (1). (*)