Sidang Lanjutan Gratifikasi dan Suap Mantan Pejabat Pajak Rafael Alun, Jaksa Hadirkan Tiga Saksi
Sidang lanjutan gratifikasi dan suap terdakwa Rafael Alun di PN Tipikor, Senin (16/10/2023) jaksa KPK hadirkan 3 saksi.
Penulis: Rahmat Fajar Nugraha
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang kasus gratifikasi dan suap mantan pejabat pajak, terdakwa Rafael Alun Trisambodo kembali digelar di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).
Dalam persidangan hari ini di Pengadilan Tipikor pada Negeri Jakarta Pusat, tim jaksa penuntut umum hadirkan tiga orang saksi.
"Hari ini kita sidang ada tiga orang saksi ya penuntut umum," kata hakim di persidangan.
"Betul Yang Mulia dari beberapa saksi yang kami panggil hanya tiga yang terkonfirmasi," jawab JPU.
"Ada tiga saksi yang diajukan penuntut Umum hari ini. Silahkan suadara terdakwa pindah ke samping penuntut umum," kata hakim kepada Rafael Alun.
"Saksinya dipanggil masuk penuntut umum," imbau hakim.
"Baik Yang Mulia, pertama saksi atas nama Arifin Wongso, Happy Hermawati dan ketiga Selvi," panggil jaksa kepada para saksi di persidangan.
Diketahui dalam perkara ini, Rafael Alun telah didakwa menerima gratifikasi senilai Rp16.644.806.137.
Modus penerimaan gratifikasi itu melalui sejumlah perusahaan atas nama istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek.
Akibat perbuatannya, Rafael Alun dijerat Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Selain gratifikasi, Rafael Alun juga didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Pencucian uang tersebut diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi berkaitan dengan penerimaan gratifikasi.
Atas dugaan tersebut, Rafael Alun dijerat Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.