Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Saat Elite PDIP Bertubi-tubi Kritik Keluarga Jokowi, Fahri Hamzah Ungkit Buronan Harun Masiku

Sekadar informasi, Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif (caleg) asal PDIP yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Saat Elite PDIP Bertubi-tubi Kritik Keluarga Jokowi, Fahri Hamzah Ungkit Buronan Harun Masiku
dok. pribadi
Harun Masiku, kader PDIP yang kini buron kasus suap di KPK. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seratus empat hari jelang Pilpres 2024, konstalasi politik mulai menghangat.

PDIP sebagai partai politik pendukung pemerintah dalam beberapa hari terakhir bertubi-tubi mengkritik keluarga Jokowi, terutama Gibran calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Kritik terhadap Gibran karena dianggap 'nepotisme' digolkan jadi cawapres melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Masa lalu Jokowi juga kemudian diungkit PDIP, termasuk soal permintaan jabatan tiga periode jadi presiden RI.

Baca juga: Saat Jokowi Diam Seribu Bahasa Ketika Ditanya Soal Kekecewaan PDIP

Buronan Harun Masiku Mencuat

Di tengah kritik PDIP itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora mengungkit nasib buronan Harun Masiku.

Fahri membuat sayembara berhadiah uang senilai Rp 100 ribu bagi siapapun yang berhasil menangkap Harun Masiku, tersangka  kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.

BERITA REKOMENDASI

Seperti diketahui Partai Gelora adalah anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) pendukung duet Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Baca juga: Fahri Hamzah Bikin Sayembara Berhadiah Uang Bagi yang Berhasil Tangkap Harun Masiku

Apa Hubungan PDIP dengan Harun Masiku?

Sekadar informasi, Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif (caleg) asal PDIP yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemulusan proses PAW anggota DPR.

Harun ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya.

Ketiganya yakni, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan; mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina; serta pihak swasta, Saeful.

Harun Masiku sendiri berhasil lolos dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Dia berhasil melarikan diri saat tim KPK hendak menangkapnya.

Dia kemudian ditetapkan sebagai buronan KPK pada Januari 2020.

Harun juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri.

Bahkan, Harun Masiku telah ditetapkan sebagai buronan internasional.

KPK telah meminta Interpol untuk menerbitkan red notice atas nama Harun Masiku.

Kendati demikian hingga kini belum diketahui keberadaan Harun Masiku.

Sejumlah pihak telah diperiksa terkait kasus Harun Masiku ini, termasuk Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto  yang diperiksa KPK pada Jumat 24 Januari 2020 lalu.

Termasuk Anggota DPR dari PDIP Riezky Aprilia juga pernah diperiksa KPK pada Jumat 7 Februari 2020.

Riezky merupakan rekan Harun Masiku, sama-sama kader dan caleg PDIP pada Pemilu 2019 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I.

Katanya Harun Masiku di Indonesia?

Agustus 2023 lalu, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri (Kadivhubinter), Irjen Krishna Murti, menyebut Harun Masiku berada di Indonesia.

Terkait itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, menilai KPK tidak serius mencari Harun Masiku

Menurut Kurnia, pernyataan terkait keberadaan Harun Masiku yang disampaikan Irjen Khrisna justru menunjukkan kinerja KPK yang bobrok. 

ICW memandang penanganan KPK terhadap dugaan suap Harun Masiku ini sudah terlalu berlarut-larut.

"Perkara ini sudah terlalu lama, sudah sejak awal 2020 lalu, berarti sudah tiga tahun KPK tak bisa menemukan dan meringkus yang bersangkutan," ujarnya, dikutip dari YouTube KompasTV, Selasa (8/8/2023).

Kurnia Ramadhana menduga ada alasan besar mengapa KPK seolah tak tegas memproses Harun Masiku

Menurut Kurnia, di balik tak ditangkapnya Harun Masiku, KPK ingin melindungi seseorang di partai politik agar tidak menjalani proses hukum.

Jika Harun diciduk, kata Kurnia, maka kasus itu akan menyeret politikus papan atas yang tak disebutkan namanya itu. 

"Dugaan kami, KPK ingin melindungi elite partai tersebut,” tutur Kurnia.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas