Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menekankan pemerintah sangat serius untuk menurunkan prevalensi stunting di Indonesia.

Menurut Bintang Puspayoga, stunting merupakan masalah multisektoral yang penyebabnya langsung maupun tidak langsung.

"Meskipun secara umum penyebab utamanya adalah kurangnya asupan makanan bergizi pada ibu dan anak, namun faktor sosio-kultural, ekonomi, politik, dan kesetaraan gender pun turut mendasari penyebab terjadinya stunting sehingga penanganannya pun menyasar lintas sektor yang membutuhkan sinergi dan kolaborasi berkelanjutan," ujar Menteri PPPA pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) dan Launching Gerakan Zero Stunting Indonesia 2030 di Bogor, Rabu (1/11/2023).

Ia menuturkan, stunting memiliki keterkaitan perempuan dan ekonomi.

Baca juga: Cegah Stunting, Lembaga Amil Zakat Berperan Bantu Tumbuh Kembang Anak

Perempuan yang berdaya secara ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan keluarganya, memberikan nutrisi dan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya.

Kesejahteraan keluarga juga meminimalisir terjadinya kekerasan, praktik-praktik eksploitasi anak, dan perkawinan anak yang lekat dengan masalah kemiskinan.

Ketua Umum PPUMI Munifah Syanwani menambahkan bahwa zero stunting di Indonesia pada 2030 sebagai salah satu langkah menciptakan generasi emas tahun 2045.

Ia menjelaskan dalam mengatasi stunting, maka UMKM perempuan juga perlu diberdayakan akan semakin mandiri dan bermanfaat.

"Ekonomi perempuan dan ekonomi rumah tangga sangat penting, kita bangun dari kalangan UMKM mikro. Kita bangun ekonomi kaum perempuan, kita entaskan kemiskinan, kita tuntaskan stunting," ujar dia.

Ketua PPUMI menambahkan, banyak orang beranggapan bahwa perkara stunting hanya soal tumbuh kembang saja.

Namun faktanya, stunting dipengaruhi banyak hal mulai dari kemampuan ekonomi.

Karena itulah, perempuan bisa berperan dalam persoalan stunting nasional.

"Kurang nutrisi dan gizi buruk yang menyebabkan stunting bisa ditekan jika ibu punya kemampuan mendapatkan dan memberi gizi yang baik bagi dirinya dan anaknya. Kemampuan itu antara lain bisa didapatkan lewat pemberdayaan UMKM perempuan," ucapnya.

Baca juga: Pernikahan Dini Picu Tingginya Stunting di Jember, Edukasi Bidan Targetkan Penurunan 14 Persen

Ia mengatakan, calon orang tua seharusnya mendapat pembekalan sejak dini, seperti pengetahuan soal kesehatan reproduksi, tumbuh kembang anak hingga mengatasi aneka persoalan perawatan anak.

Kini, prevalensi stunting nasional mencapai 21,6 persen.

Diharapkan pada 2030 menjadi zero stunting.

Diawali target penurunan angka stunting nasional turun menjadi 14 persen pada 2024.

Gerakan Zero Stunting selain didukung oleh lembaga pemerintah juga oleh swasta yang di antaranya adalah Pertamina, BCA dan Pasar Modal Bursa Efek Indonesia serta stakeholders lainnya.

Menteri Keuangan RI, sekaligus Ketua Dewan Pembina Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) Sri Mulyani Indrawati dalam pidato pengarahannya menegaskan peran penting UMKM yang dikelola perempuan pada perekonomian nasional.

UMKM yang dikelola perempuan juga berperan penting dalam mengatasi stunting.

"UMKM berperan besar bagi perekonomian Indonesia," ujar Menteri Keuangan.

UMKM menyumbangkan Rp 12.600 triliun dari Rp 19.088 triliun produk domestik bruto Indonesia.

Dari 65,5 juta UMKM Indonesia, 40,9 juta dipimpin atau dikelola perempuan. Dengan demikian, perempuan berperan amat besar bagi perekonomian Indonesia.

"Perempuan menunjukkan punya nilai tambah bagi perekonomian Indonesia," ujarnya.

Selain peran UMKM perempuan, Menkeu juga membahas isu stunting. Isu itu salah satu prioritas PPUMI. Butuh kerja sama lintas sektoral dan pihak untuk mengatasi stunting.

Hadir juga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan perwakilan Bank Indonesia serta Wakil Walikota Bogor dan beberapa pejabat setempat.