Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahmi Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terdakwa sekaligus aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar menyebut bakal menyiapkan pembelaan menyikapi tuntutan 4 tahun penjara yang dijatuhkan jaksa dalam kasus pencemaran nama baik Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan.

Adapun pembelaan itu bakal disampaikan Haris Azhar dalam sidang pleidoi pada 27 November 2023 mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

"Nanti kan dua minggu lagi kita bikin pleidoi pembelaan. Nanti kita urai di pembelaan itu berbagai hal lah," ujar Haris usai menjalani sidang tuntutan, Senin (13/11/2023).

Terkait poin apa saja yang akan ia sampaikan, Haris menuturkan dirinya akan menyampaikan terkait saksi, alat bukti, hingga dugaan dirinya jaksa telah merekayasa fakta persidangan.

Selain itu, Haris juga bakal merespons soal jaksa yang mengutip satu kalimat dari seorang politikus yang dianggapnya merupakan hal lucu.

Baca juga: Hal Memberatkan Haris Azhar, Disebut Tak Akui Perbuatannya Hingga Dituding Gaduh Selama Persidangan

"Soal kutipan rujukan-rujukan jaksa yang kurang tepat, yang lucu, itu semua kita sampaikan dalam dua minggu lagi pada saat pembacaan pleidoi dari kami," katanya.

Haris Azhar dituntut pidana penjara selama 4 tahun dalam kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

Adapun tuntutan itu dibacakan jaksa Shandy Handika dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (13/11/2023).

Baca juga: BREAKING NEWS: Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut, Haris Azhar Dituntut 4 Tahun Penjara

"Menghukum Haris Azhar untuk menjalani pidana selama 4 tahun dengan perintah terdakwa ditahan dan pidana denda 1 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan," ucap Jaksa Shandy membacakan tuntutan.

Adapun jaksa menilai bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaam pencemaran nama baik secara bersama-sama.

Jaksa mengatakan hal itu tertuang dalam Pasal 27 ayat 3 juncto pasal 45 ayat 3 uu ite jucnto pasal 55 ayat 1 kuhp sebagaimana dalam dakwaan pertama.

Sebagai informasi, dalam perkara dugaan pencemaran nama baik ini, Haris Azhar telah didakwa Pasal 27 ayat (3) junto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana.

Kemudian Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana.

Selanjutnya Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana.

Terakhir Pasal 310 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sementara Fatia didakwa semua pasal yang menjerat Haris Azhar. Kecuali Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana.