Karena yang utama, pemimpin tertinggi TNI mesti memiliki kemampuan yang bagus, komitmen pada hak asasi manusia serta demokrasi, dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu serta supremasi sipil.

Sehingga siapapun yang menduduki jabatan tersebut harus tunduk dan taat pada presiden.

"Jadi kalau ada pertimbangan orang dekat, itu ketinggalan zaman."

"Dalam konstruksi hukum siapapun panglima TNI atau presiden tidak jadi masalah."

Apa niat Jokowi di balik pencalonan Agus Subiyanto?

Hussein Ahmad dari Imparsial menduga penunjukkan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI jelang tahun politik adalah untuk kepentingan Presiden Jokowi, yakni memenangkan salah satu kandidat cawapres yang juga anaknya Gibran Rakabuming Raka - yang maju sebagai pendamping Prabowo Subianto.

Meskipun sesuai UU TNI nomor 34 Tahun 2004 sudah jelas mengatur soal netralitas TNI dan tidak boleh berpolitik praktis, akan tetapi kata Hussein keterlibatan TNI dalam pemilu sebelum-sebelumnya 'terpantau'.

Saat itu pihaknya mendapat informasi ada Bintara Pembina Desa (Babinsa) mendata kecenderungan masyarakat memilih ke calon mana.

"Itu kejadiannya di Jakarta, bayangkan kalau terjadi di wilayah-wilayah yang tidak bisa diakses seperti pegunungan Papua?" ujar Hussein.

"Kemudian di Riau pada 2014, ada pengerahan masyarakat oleh babinsa ke Tempat Pengumutan Suara (TPS) yang diduga untuk menyukseskan calon tertentu."

"Jadi ada keterlibatan tentara."

Selain menggunakan aparat terbawahnya, TNI juga klaim Hussein, bisa memengaruhi tokoh masyarakat bahkan pengusaha untuk memilih calon tertentu.

Sebab sudah bukan rahasia umum lagi bahwa pejabat TNI aktif memiliki 'kedekatan' dengan pengusaha.