TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi memberikan kuliah umum tentang perubahan iklim di Stanford University, San Fransisco, Amerika Serikat, Rabu (15/11/2023), dalam rangkaian kunjungannya ke AS minggu ini.

Jokowi mengatakan,  upaya kolaborasi dan langkah strategis sangat penting dan dibutuhkan untuk menghadapi dampak perubahan iklim yang makin mengancam saat ini.

“Dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang makin mengancam saat ini, kolaborasi sangat penting dan langkah strategis konkret sangat dibutuhkan, tanpa itu tidak mungkin bagi kita untuk menjamin keberlanjutan dan satu-satunya bumi yang kita cintai,” sebut Jokowi.

Jokowi juga mengatakan, perubahan iklim dan transisi energi merupakan hal yang sangat mendesak di tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja.

Pihaknya secara tegas menyampaikan bahwa Indonesia telah mengambil peran dan berkomitmen untuk mengatasi hal tersebut.

“Untuk Indonesia, tidak perlu ragu dan tidak perlu dipertanyakan komitmen kami. Indonesia walks the talk, not talk the talk,” imbuhnya.

Di kuliah umum ini Jokowi juga memaparkan bahwa hingga saat ini Indonesia telah berhasil menurunkan emisi sebesar 91,5 juta ton. Hal tersebut diikuti oleh laju deforestasi Indonesia hingga tahun 2022 telah ditekan hingga 104.000 hektare.

“Kemudian kawasan hutan juga direhabilitasi seluas 77.000 hektare, hutan bakau direstorasi seluas 34.000 hektare hanya dalam waktu satu tahun,” sambungnya.

Baca juga: BMKG: Meningkatnya Emisi Gas Rumah Kaca Berdampak Pada Fenomena Perubahan Iklim

Namun, Presiden Jokowi menilai bahwa saat ini masih terdapat tantangan besar bagi Indonesia dan juga negara berkembang lainnya untuk melakukan tansisi energi utamanya dalam transfer teknologi dan pendanaan.

“Inilah yang menjadi tantangan dan sering menyulitkan negara-negara berkembang karena itu Indonesia ingin memastikan bahwa transisi energi juga menghasilkan energi yang bisa terjangkau oleh rakyat, bisa terjangkau oleh masyarakat,” ungkap Presiden.

Baca juga: Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim Diprediksi Rp27,9 T, Pemerintah Diminta Jaga Ketahanan Air

Jokowi menilai pendanaan iklim yang seharusnya diberikan kepada negara-negara berkembang untuk melaksanakan transisi energi tersebut seharusnya lebih bersifat membangun, tidak hanya membebani sebagai utang.

“Sampai saat ini yang namanya pendanaan iklim masih business as usual, masih seperti commercial banks. Padahal seharusnya lebih konstruktif, bukan dalam bentuk utang yang hanya akan menambah beban negara-negara miskin maupun negara-negara berkembang,” ungkapnya.

Di kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga memaparkan sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam melakukan transisi energi. Presiden menyebut salah satunya adalah melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung yang baru saja diresmikan di Waduk Cirata, Provinsi Jawa Barat.

“Ini terbesar di Asia Tenggara, pembangkit listrik tenaga surya yang kita miliki baru saja kita buka dengan kapasitas 192 megawatt,” ungkapnya.